Pengamat: Bupati Achmad Fauzi Harus Berani Benahi Birokrasi Pemkab

Terbit: 16 April 2021 | 20:57 WIB

Sumenep (Maduraexpose.com)– Zamrud Khan,SH seorang Pengamat politik dan hukum yang juga seorang pengacara melihat perlunya reformasi birokrasi dalam mengawal pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan berwibawa.

Tak terkecuali dalam pemerintahan Achmad Fauzi yang saat ini dipercaya menjadi Bupati Sumenep priode 2021-2024.

Zamrud menilai bahwa penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab harus sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

“Secara prinsip, peradaban kehidupan terus bersikap dinamis. Hal ini tentu tidak bertolak belakang dengan Reformasi Birokrasi. Artinya birokrasipun perlu berbenah diri dari birokrasi konfensional menuju birokrasi yang modern,” papar Zamrud Khan,SH, Jumat 16 April 2021.

Reformasi birokrasi di Pemerintahan Bupati Achmad Fauzi,lanjutnya, bisa menaikkan rating sekaligus “menyingkirkan” pejabat dinas yang selama ini tidak produktif.

“Nah Langkah ini (reformasi birokrasi, Red) perlu diambil dalam rangka menaikkan rating pemerintahan yang baru. Sehingga pejabat dinas yang tidak produktif dan tidak professional perlu dikocok ulang atau diganti dan diberikan kepada yang lebih mumpuni atau professional,” tandasnya menambahkan.

Adik kandung pengacara kondang Azam Khan,SH ini menekankan adanya pembeda dari pemerintahan sebelumnya.

“Birokrasi hari ini harus lebih baik dari pemerintah daerah sebelumnya
Berikan ruang publik seluas mungkin demi terciptanya kepentingan masyarakat, utamanya pelayan publik harus berani revolusioner kearah yang lebih baik dan cepat,” sambungnya lagi.

Bilamana perlu, imbuh Zamrud, kepala daerah menunjuk ahli dari masyarakatnya agar mampu mendengar, melihat dan menjawab keluhan rakyatnya.

“Kebijakan kepala daerah adalah kebijakan eklusif yang diberikan oleh undang-undang termasuk mengganti kepala Dinas kendatipun,”tutupnya. (Ferry Arbania)

HotExpose:  Strategi Pemkab Sumenep Kepung Rentenir

MADURA EXPOSE

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Dialektika Perencanaan: Sinkronisasi Epistemik dan Jembatan Masa Depan Sumenep

Terbit: 16 April 2026 | 13:26 WIB SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menggelar diskursus intelektual bertajuk sarasehan untuk membedah…

Strategi Pemkab Sumenep Kepung Rentenir

Terbit: 16 April 2026 | 12:50 WIB SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melancarkan serangan udara terhadap praktik rente. Melalui sosialisasi dan edukasi produk…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *