MADURA EXPOSE, SURABAYA–Front pekerja lokalisasi Dolly dan Jarak Surabaya, Senin siang (23/7/2018), kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Surabaya. Kali ini mereka menggugat kembali kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Kasatpol PP Surabaya.

Warga melayangkan gugatan pidana kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) atas penutupan dolly dan gugatan perdata senilai Rp 270 milliar.

Sebelumnya, SA Saputro alias Pokemon Perwakilan dari Komunitas Pemuda Independent (KOPI) dan didampingi juga elemen masyarakat mengatasnamakan Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS) Perjuangan bersama warga Jarak Dolly mengatakan, kami berharap Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya berkenan menemui mereka untuk membicarakan tuntutan warga.

“Kuasa hukum kami yang akan mengundang Bu Risma. Bukan hanya mengundang Pemerintah Kota Surabaya, kami juga mengundang camat, lurah, Satpol PP, dan Polisi. Kami harap ada iktikad baik dari Pemkot. Kalau tidak, kami akan memproses secara hukum,” pungkas Pokemon.

Diajukan dalam gugatan yang dilakukan oleh warga, di antaranya gugatan kejahatan hak asasi manusia.

Masih Pokemon, panggilan akrab SA Sapurta, tidak hanya omong kosong dan sampai hari ini mereka hanya mengklaim dan masih banyak buka rumah hiburan di Surabaya, di Kedungdoro, di Kenjeran dan masih banyak lainnya.

“Banyak bentuk diskriminasi warga Negara tanpa melakukan kegiatan kerja selesai selama 3 tahun setengah lebih ini tidak pernah diperhatikan dilupakan maka kami akan menuntut kembali Walikota dan Satpol PP,” ujar Pokemon.

Sejak lokalisasi Dolly ditutup, warga tidak mendapatkan kesejahteraan, juga ganti rugi yang dijanjikan oleh Walikota Surabaya, ada sebanyak 700 warga yang sampai saat ini tidak mendapatkan ganti rugi.

(Cand/SurabayaPostKota)

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM