Pecah Koalisi Jelang Akhir Periode dan Upaya Bertahan Hidup Parpol

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Maduraexpose.com- Sejumlah pakar menilai hubungan antara masing-masing partai politik di dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin cenderung terfragmentasi alias terpecah-pecah dalam merespons sejumlah isu. Hal itu disebut dapat mengganggu program pemerintah yang notabene berusia tinggal dua tahun lagi.
Partai-partai koalisi di pemerintahan periode kedua Jokowi diketahui terpecah terkait isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. PKB, Partai Golkar, dan PAN menyetujui wacana tersebut.

Sementara PDIP, Partai NasDem, Partai Gerindra, dan PPP menolak.

Selain itu, ada perbedaan pula dalam merespons wacana kocok ulang kabinet alias reshuffle yang disebut-sebut bakal mengakomodasi PAN. Salah satu yang menolak dengan jelas adalah Partai NasDem. Sementara yang mewacanakan adalah PKB.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati, mengatakan perbedaan pandangan antarpartai politik di dalam koalisi menjelang akhir masa jabatan presiden merupakan suatu hal yang wajar.

Menurut dia, setiap partai mempunyai kepentingannya masing-masing untuk bisa ‘bertahan hidup’ di pemilu mendatang.

“Di akhir pemerintahan itu memang para parpol sudah longgar komitmennya untuk dalam satu koalisi karena mereka berupaya untuk menaikkan popularitas partai sendiri dan juga mencari peluang dengan bersafari ke berbagai macam elite atau partai untuk bisa bertahan di kekuasaan,” ujar Wasisto kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (24/3).

“Jadi, saya pikir, adanya fragmentasi atau terbelahnya suara di koalisi pemerintahan Jokowi sekarang ini memang hal yang wajar,” sambungnya.

Wasis menilai wajar jika partai politik di dalam koalisi bermain dua kaki. “Kalau misalnya mereka itu tidak bermain 2 kaki dari sekarang, sangat berisiko,” ucapnya.

“Bisa jadi mereka malah justru kurang bisa menggaet potensi pemilih potensial dan juga bisa jadi malah suara mereka tergerus. Karena partai lain pun sudah.. ini menciptakan suatu dilema juga dalam koalisi sekarang ini,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial, partai-partai pendukung pemerintahan yang terfragmentasi merupakan hal lazim karena koalisi tidak permanen.

“Dalam sistem presidensial tidak ada jaminan bahwa partai yang sekarang berkoalisi dengan penguasa akan diundang lagi dalam periode berikutnya,” tegasnya.

Wasis berpendapat dengan kondisi terpecah-pecah antarpartai koalisi bisa membuat program pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin terganggu. Khususnya program jangka pendek dan menengah.

“Kalau program pemerintah yang itu sifatnya multiyears atau jangka panjang, saya pikir masih jalan,” pungkasnya.

Sumber: CNNIndonesia
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]