MUI Tuntut Status Bencana Nasional Segera Ditetapkan

MaduraExpose.com– Sebuah seruan moral yang menggugat nurani publik dan pemerintah hari ini bergema dari mimbar tertinggi ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan musibah banjir bandang masif di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai Bencana Nasional.

Desakan ini bukanlah bisikan samar, melainkan teriakan keras yang lahir dari kenyataan pahit di lapangan. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, Sabtu (29/11/2025), secara gamblang menyatakan bahwa tragedi yang melilit wilayah-wilayah di Sumatera ini telah melampaui batas kewarasan dan kemampuan pemerintah daerah.

Anarki Bencana Melumpuhkan Nadi Sumatera

Laporan mendalam yang diterima Kiai Anwar melukiskan pemandangan anarki yang ditinggalkan air bah: infrastruktur luluh lantak, jalan dan jembatan terputus, rumah penduduk, gedung sekolah, bahkan tempat peribadatan terbenam dalam lumpur kehancuran. Ini bukan sekadar banjir; ini adalah pemusnahan sistemik oleh alam.

Ketua Umum MUI menegaskan, kerugian yang ditanggung bangsa ini bukan lagi hitungan rupiah semata, namun mencakup nyawa yang terenggut dan ribuan jiwa yang terdampar dalam isolasi. Akses ke sejumlah lokasi kini lumpuh total, hanya menyisakan jalur udara sebagai satu-satunya harapan. Yang lebih menyayat, masih banyak korban yang belum tersentuh sehelai pun bantuan, terperangkap di tengah keterbatasan dana dan logistik pemerintah daerah.

“Kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas. Status Bencana Nasional adalah satu-satunya kunci untuk membuka gerbang sumber daya Pemerintah Pusat secara komprehensif,” ujar Kiai Anwar, menyerukan intervensi negara yang lebih besar.

Jeritan Sunyi di Balik Jaringan Komunikasi yang Mati

Kiai Anwar, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Kediri, menerima laporan darurat dari MUI daerah yang mencerminkan situasi krisis yang kian memburuk. Bencana ini tidak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga memutus urat nadi informasi.

Sinyal komunikasi telepon genggam mati, melipatgandakan beban aparat dan relawan dalam mengidentifikasi kondisi riil, terutama di Aceh bagian timur yang hingga kini masih terendam. Di tengah kebisuan komunikasi ini, jeritan kebutuhan hidup kian memekakkan: Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai langka, dan harga kebutuhan pokok masyarakat melambung tak terkendali.

Meskipun menyadari kajian mendalam dibutuhkan untuk penetapan status, KH Anwar Iskandar optimis bahwa BNPB dapat segera menyajikan masukan yang objektif kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Presiden haruslah didasarkan pada laporan lapangan yang sebenar-benarnya agar tak ada ruang bagi kekeliruan.

Solidaritas Ulama Mengalir: Bantuan Rp1,5 Miliar Disiapkan

Di tengah desakan politis ini, MUI tidak tinggal diam. Solidaritas kemanusiaan bergerak cepat. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Penanggulangan Bencana MUI, Kiai Mabroer MS, mengumumkan persiapan paket bantuan senilai Rp1,5 miliar untuk segera disalurkan.

Di bawah koordinasi Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, KH Nusron Wahid, fokus bantuan diarahkan pada kebutuhan mendesak: sembako, selimut, makanan instan, hingga peralatan salat bagi para penyintas.

Melihat tingginya kepercayaan publik, pimpinan MUI bahkan telah membuka rekening donasi khusus sebagai wadah resmi. Kiai Mabroer menegaskan, meski bantuan ini takkan mampu menutupi seluruh kebutuhan, ini adalah ikhtiar kolektif.

“Kami berharap partisipasi masyarakat dengan caranya masing-masing, entah melalui kami ataupun lembaga lain yang terpercaya,” tutup Kiai Mabroer, menyerukan persatuan bangsa dalam menghadapi tragedi kemanusiaan ini.

[dtk/fer/dbs/gim]