MUI Madura Menolak Pencabutan Sertifikasi Halal

Pamekasan– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Madura menyampaikan penolakannya terhadap wacana pencabutan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.

Para pengurus MUI dari sejumlah kabupaten di Pulau Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, membahas soal wacana pencabutan sertifikasi halal pada makanan dan minuman.

Pembahasan digelar di Pondok Pesantren Al- Islamiyah, Masaran, Rek-kerek, Palengaan, Pamekasan, Ahad (02/02/2020).

Juru bicara MUI Madura, KH Buchori Ma’shum, mengatakan, masyarakat mengingkan adanya keterjaminan produk halal.

“Dan jika sertifikat halal pada makanan dan minuman dicabut, maka kepastian konsumen untuk mendapatkan makanan dan minuman sesuai keinginan tidak akan terjadi,” ujarnya dalam rilis yang dikutip pada Senin (03/02/2020).

Sementara wacana penghapusan kewajiban sertifikasi halal tersebut, dalam penilaian MUI Madura, akan membingungkan konsumen yang membutuhkan kepastian tentang makanan dan minuman halal.

MUI se-Madura menyampaikan sejumlah pernyataan sikapnya terkait wacana pencabutan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman.

Pertama, MUI se-Madura menyatakan menolak pencabutan sertifikat halal.

Kedua, MUI se-Madura mendukung pemerintah untuk tetap melindungi konsumen dalam mendapatkan jaminan produk makanan dan minuman halal.

Selain MUI, sebagaimana dilansir Antanarnews.com, Senin, sejumlah ulama perwakilan dari ormas Islam di Madura juga hadir dalam acara itu dan mendukung langkah MUI se-Madura dalam memperjuangkan kepastian konsumen mendapatkan produk makanan dan minuman yang halal.

Pernyataan MUI se-Madura itu ditandatangani masing-masing oleh Ketua MUI di Madura, yaitu Ketua MUI Bangkalan KH Syarifuddin Dhamanhuri, Ketua MUI Sampang KH Buchori Ma’shum, Ketua MUI Pamekasan KH Ali Rahbini A Latief, dan Ketua MUI Sumenep KH A Syafraji. (hid)