Menguak Skandal Korupsi P3-TGAI: Madura di Bawah Bayang-Bayang Proyek Fiktif Ratusan Miliar?

Sumenep, Maduraexpose.com- Setelah kasus korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menggemparkan, kini publik kembali dikejutkan dengan dugaan skandal korupsi yang jauh lebih besar dan terstruktur. Di wilayah Jawa Timur, khususnya Madura dan Kabupaten Sumenep, mencuat dugaan penyelewengan dana dalam program P3-TGAI (Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi). Program yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian, justru diduga menjadi ladang basah bagi para oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi, bahkan hingga merugikan masyarakat secara luas.

Modus Potongan Dana Sistematis hingga 70%

Investigasi awal dan keterangan seorang kepala desa (Kades) yang menjadi saksi kunci, mengungkap modus operandi yang sangat sistematis. Kades tersebut menuturkan bahwa dari total anggaran Rp150 juta yang seharusnya digunakan untuk proyek di desanya, dana yang benar-benar bisa ia gunakan hanya sebesar Rp57,5 juta, atau sekitar 38% dari total pagu anggaran. Sisanya, yaitu Rp92,5 juta, ludes dipotong untuk berbagai “pos” yang tidak jelas.

Kades ini merinci, ia dipaksa menyetor sejumlah uang kepada berbagai pihak:

• Rp78 juta kepada seorang oknum berinisial H.R.
• Rp10 juta kepada pendamping program.
• Rp2,5 juta untuk biaya legalitas/badan hukum.
• Rp2 juta untuk ongkos perjalanan ke Surabaya.

“Saya sampai harus berutang demi menyelesaikan proyek ini, karena dananya habis dipotong di awal,” keluh sang kepala desa. Kondisi ini membuat proyek dikerjakan asal-asalan, jauh di bawah standar teknis yang ditetapkan, dan berdampak langsung pada kualitas infrastruktur yang tidak maksimal.

Pelaku Berinisial H.R. dan Koneksi ke Skandal BSPS

Salah satu fakta yang paling mengejutkan adalah keterlibatan oknum berinisial H.R. Sosok ini diduga merupakan pemain lama yang juga terlibat dalam skandal korupsi BSPS di Sumenep. Hal ini mengindikasikan adanya sindikat terstruktur yang memanfaatkan program-program pemerintah untuk keuntungan pribadi. Menurut Kades saksi, ia memiliki bukti kuat berupa rekaman suara, percakapan, dan dokumen yang dapat menguatkan dugaan keterlibatan H.R.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di satu desa. Di beberapa desa lain, sisa dana yang digunakan untuk pekerjaan proyek hanya berkisar 45% dari pagu anggaran. Ini menjelaskan mengapa banyak proyek P3-TGAI yang baru berjalan sebentar sudah mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan baik.

Masyarakat Jadi Korban, Penegak Hukum Didesak Bertindak

Badrul Aini dari GARDASATU Jatim mengungkapkan keprihatinannya. Ia merasa kasihan kepada para kepala desa yang menjadi korban, terpaksa berutang dan menghasilkan pekerjaan yang buruk hanya karena dana proyek dipotong begitu besar di muka. “Bagaimana mau bagus hasilnya kalau sudah ada fee proyek sampai 60-70%? Mereka jadi korban hanya karena ingin membangun desanya,” tegasnya.

Skandal ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengkhianati harapan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat dan berbagai pihak mendesak penegak hukum, baik di tingkat Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera bertindak. Pembongkaran tuntas dan penyeretan para pelaku ke pengadilan adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memberikan efek jera. Jika tidak, “aroma busuk” skandal korupsi ini dikhawatirkan akan terus menyebar dan merusak program-program pembangunan lainnya.

Sumber:Policeline