Jakarta (Madura Expose) – Selama ini diduga distribusi dan pengelolaan dana CSR (corporate social responsibility) dari beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) yang melakukan kegiatan produksi di kawasan perairan Pulau Madura yang meliputi Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan kerap bermasalah.

Pasalnya, masyarakat area terdampak eksploitasi migas yang tinggal di kawasan pesisir sering mengeluhkan bahwa mereka kerap tidak menerima CSR sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus dikeluarkan perusahaan kepada masyarakat.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Jawa Timur, Slamet Junaidi turut angkat bicara menyikapi tidak sehatnya mekanisme distribusi CSR yang dilakukan oleh perusahaan migas.

Menurutnya, masyarakat jangan semakin dibodohi dan hanya menerima kerusakan ekosistem laut akibat kegiatan eksploitasi migas di kawasan laut pulai garam itu.

“Saya sering mendapatkan keluhan dari masyarakat jika mereka tidak pernah menerima alokasi dana CSR dari perusahaan. Saya menduga, jangan-jangan dana CSR memang sengaja tidak dikeluarkan oleh perusahaan migas yang beroperasi di Madura,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/06/2016).

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Slamet juga menekankan pentingnya transparansi ke publik tentang besaran CSR yang selama ini diterima pemerintah daerah dari perusahaan migas.
Karena, lanjut Slamet, jangan sampai CSR yang menjadi hak masyarakat justru ditilep oleh pemangku kebijakan yang dipercaya untuk mendistribusikan dana CSR kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah harusnya membuat laporan secara berkala yang memuat besaran jumlah CSR, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena jika dihitung dari sekian perusahaan migas yang Madura, dana CSR nya sangat besar,” terang pria kelahiran Madura itu.

Surati Pemerintah Daerah Slamet juga berjanji akan melayangkan surat kepada seluruh pemerintah daerah di empat kabupaten di Madura. Hal ini bertujuan, agar tata kelola dan distribusi CSR lebih profesional dan sehat.

“Dengan mempertimbangkan beberapa keluhan dan laporan masyarakat serta beberapa bukti pendukung yang lain tentang mekanisme pengelolaan CSR yang masih bermasalah, tentu saya akan mengirimkan surat kepada suluruh pemerintah daerah yang juga dipercaya untuk ikut mendistribusikan CSR kepada masyarakat,” jelas Slamet.

Politisi Partai NasDem itu juga akan menegur dan memberikan peringatan kepada perusahaan migas yang dianggap lalai dalam mengalokasikan sebagaian hasil produksi untuk CSR.

“Bahkan masyarakat hanya diiming-imingi dibangun sekolah dan jalan raya yang nilainya sangat kecil jika dibandingkan CSR yang harus dikeluarkan perusahaan. Sehingga harus ada langkah tegas bagi perusahaan yang dianggap lalai,” demikian Slamet. [Asa/Fer]