MADURAEXPOSE.COM–Awal era reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai president RI ,maka tidak lagu diperlukan surat izin terbit,dan tidak lagi lagi pengkebirian,pembredelan kepada pers hal ini diperkuat dengan adanya UU nomor 40 tahun 1999 tentang PERS dan sejak itu bangsa Indonesia memasuki era system pers yang LIBERTARIAN ( kebebas Pers). Pada pemberitaan sebelumnya selasa (23/1) minggu lalu di pendopo THR Surabaya telah dilaksanakan Temu Rembuk dan temu kangen para wartawan senior diantaranya Sila basuki,H.Marzuki ketua (PWMI), H Umar (Berita Metro), Tinus (Opsi), Udin Sakera (KWRI), H Subaidi ,Gatot Irawan (Panjinasional), Seha Nata (PWMI),Udi Laksono (Peduli Rakyat),Bashori (Fajar Metro) Yus Kriswono (Harian Potret Jatim) dan lain lain yang tidak semuanya disebutkan.
sekaligus guna mengagendakan rembuk bersama para pimpinan redaksi mingguan dan online sejawa timur, diperkirakan hadir 150 wartawan dan Pimpinan Redaksi media cetak dan online. Dalam acara tersebut dengan pokok bahasan bagaimana insan pers mingguan dan online menyambut secara hangat dan humanis yang sehat serta profesional terkait adanya kicauan dan ancaman Dewan Pers yang nota bene bak seorang raja yang keblinger dengan gaya otoriternya tidak berpihak kepada insan pers justru tiba tiba menerbitkan larangan ini dan itu dengan aturannya sendiri kepada siapa prajuritnya yang tidak jelas, Dengan Statement dewan pers yang asal saja keluarkan aturan, diantaranya menyebutkan kalau media yang bukan genknya yang tidak mendaftar kedewan pers disebut nya media abal abal, dengan mewacanakan dewan pers akan mengkebiri media mingguan dan online diseluruh indonesia yang diperkirakan ada 4000 media .
Sebagai lembaga yang independent dewan pers diduga telah melencang jauh dari UU PERS no 40 tahun 1999 yang ada, dengan melakukan tindakan yang semau gue (inkonstitusional) yang menurutnya aturan yang ditelorkannya sudah final bahwa media non mainstream dianggap abal abal akan diproses hukum bila tidak berbadan hukum, skaligus dewan pers akan memberi tanda barkode kalau dianggapnya media tersebut menjadi bolo-kurowonya dewan pers. Satu lagi, keresahan para pemburu berita yang notabene menjadi wartawan atas rekrutan pihak medianya masing masing dianggap wartawan abal abal bilamana tidak ber uji kometensi produk dewan pers, justru dewan pers menjadi monster yang meresahkan kalangan jurnalis yang akan memberangus keberadaan insan pers yang tidak mau mematuhinya, artinya dewan pers masih prematur dan tidak layak sama sekali menyandang dewannya insan pers seluruh indonesia.
Atas kesimpangsiuran wacana yang meresahkan peran pers tersebut, maka Jawa Timur telah membentuk Majelis Pers Nasional, guna menampung dan membela serta memberikan pencerahan sebagai bentuk meluruskan kebenaran bahwa Jurnalistik berkarya di media cetak maupun online dengan dasar UU Pers tentang hak asasi dan kebebasan berpendapat sesuai etika dan dipertanggungjawabkan oleh pihak redaksinya maka pemahaman Uji Kompeten insan pers sudah dilalui dan dipertanggungjawabkan oleh medianya masing masing. Maka dari itu Majelis Pers Nasional hadir dengan tegas bahwa para insan pers daerah jangan hiraukan ancaman dewan pers yang sudah menggalang propagandanya terhadap birokrasi, Polri dan TNI sebagai langkah pembunuhan karakter terhadap wartawan bersama media non mainstream.
Perkuatan paham kesepakatan dibentuknya Majelis Pers Nasional yang terbitnya diawali dari jawa timur akan menguatkan peran UU Pers yang benar dan transparan tanpa melakukan diskriminasi, bahkan akan menggalang SDM (sumberdaya manusia pers) sebagaimana mestinya, bahwa Lembaga Pers semestinya mendata, membina dan memberikan pemahaman akan status jurnalis itu adalah kaum social intelektual yang perlu diwadahi. Melanjutkan proses terbentuknya Majelis Pers Nasional, Selasa (31/1) di Rumah Makan kawasan Gedung Grahadi Surabaya.
Setelah terbentuk tim perumus dilanjutkan pemilihan Ketua Umum Majelis Pers Nasional dan telah menemukan figur pemimpin yang betul betul ingin memperjuangkan nasib generasi insan pers seluruh indonesia dari pembredelan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara aklamasi,dan tranparans dengan sepakat telah terpilih H Umar Wirohadi sebagai ketua Umum, dan secara struktural susunan kepengurusan Majelis Pers Nasional telah terbentuk yang berkantor di Jl. Tunjungan no 86 Surabaya. Maka dalam hitungan hari kedepan Majelis Pers Nasional menotarialkan lembaga yang independent dan segera melakukan Deklarasi secara besar besaran bersama Ratusan Media dan Ribuan awak Media di provinsi jawa timur.
Visi Misi Majelis Pers Nasional Akan merangkul semua media mingguan, dwi mingguan, bulanan dan media online diseluruh Indonesia yang sesuai dengan tupoksinya berdasar perundang undangan yang tentunya berdasarkan UU No. 40 tentang Pers yang benar dan transparans. Tim Advokasi akan Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh anggota Majelis Pers Nasional yang tersandung perkara pidana baik perkara delik pers atau yang lainnya. Majelis Pers Nasional bakal Mengakomodir semua media cetak dan online yang belum berbadan hukum PT (perseroan terbatas) dalam menghadapi sikap sikap dewan pers yang notabene dengan aturannya yang bisa membrangus dan mematikan media media kecil di negeri.
langkah dewan pers yang berseberangan yang berakibat bisa MERESAHKAN, PEMBUNUHAN KARAKTER, membumi hanguskan MATA PENCAHARIAN insan pers diseluruh indonesia. Atas keberadaan Majelis Pers Nasional, membuka lebar lebar kepada insan pers bersama media cetak dan online seluruh indonesia untuk bergabung merapatkan kesatuan berpendapat di Majelis Pers Nasional..(yess/gtt).
