LSM PPB Ragukan Rezim Busyro-Fauzi Bisa Tangani Masalah Pengangguran

0
773

Madura Expose- Ketua LSM Penegak Pilar Bangsa (PPB) Sumenep, Edy Junaidi mengaku sangat psimes pemerintahan Busyro Karim-Achmad Fauzi mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumenep yang terus meningkat.

Pernyataan Edy tersebut disampaikan usai menjadi pembicara disalah satu radio yang membahas tentang menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumenep.

“Saya melihat selama pemerintahan Abussidik ini tidak ada upaya serius dalam rangka menekan angka pengangguran. Ini diperparah lagi dengan SDM di dinas terkait yang tidak memiliki konsep data yang jelas mengenai statistik pengangguran itu sendiri termasuk solusinya”, ujar Edy Junaidi, Ketua LSM PPB Sumenep, Madura, Jawa Timur kepada Madura Expose Network, Selasa (9/2/2016).

Edi juga mengaku psimes, pemerintahan Super Mantap Jilid II ini akan mampu melakukan perubahan nyata dalam menekan jumlah pengangguran. Terlebih setelah adanya ketidak pastian dari nasib para pegawai honorer katageri dua (K2).

“Tadi saya tanya dari mana Disnakertrans Sumenep memperoleh data pengangguran dan solusi apa yang hendak dilakukan. Ini kok malah jawaban mereka “ayo kita bersama-sama menekan pengangguran”, sindir Edi.

Ditanya hal apa saja yang membuat dirinya tidak yakin pemerintahan Abussidik Jilid II akan mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik, Edi bilang hal itu bisa dilihat dari pemerintahan daerah lainnya.

“Meski tidak keseluruhan, kebanyakan pemerintah daerah digerbang jabatan priode kedua, seringkali tidak semaksimal pada priode sebelumnya. Hal ini bukan jaminan, namun kekhawatiran itu menjadi sangat mungkin apabila posisi jabatan kepala SKPD tidak dilakukan penyehatan birokrasi”, tanasnya.

Edi berharap pemerintahan Busyro- Fauzi tidak terjebak kepada mutasi balas budi yang berkaitan dengan orang-orang yang membantunya dalam proses pemenangan Pilkada Sumenep pada 9 Desember 2015 lalu.

“Pemerintahan Busyro-Fauzi jangan sampai terjebak pada kebijakan balas budi agar tidak berdampak pada sistem pemerintahan yang hanya dipegang oleh kepala SKDP yang hanya berpikir ABS (asal bapak senang,Red)”, pungkasnya.

Untuk diketahui, jumlah pengangguran di Kabupaten Sumenep pada tahun 2014, berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep mencapai 23.618 jiwa.Rinciannya, dari 40 762 jiwa pencari kerja, yang terserap dari Januari-Juli 2014 hanya 17.144 jiwa, sisanya sebanya 57, 94 persen masuk kategori pencari kerja alias pengangguran.

Terbaru, pencari kerja membludak saat mendaftar menjadi petugas sensus (SE) yang dilakukan ole Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep yang mencapai 2.130 orang, padahal tenaga SDM yang dibutuhkan hanya 868 orang.

[DS6/fer]

Alexa