LAUT SUMENEP MEMANGGIL! Cantrang dan Sabu Ancam Kedaulatan, DPRD Desak Polda Jatim Bangun ‘Benteng’ di Masalembu

SUMENEP, MADURA – Perairan Kepulauan Masalembu, yang dikenal sebagai salah satu lumbung ikan terkaya di Jawa Timur, kini berada di ambang krisis. Bukan hanya konflik antara nelayan lokal dan pendatang, tetapi juga ancaman serius terhadap keamanan nasional dan ekosistem laut.

Menanggapi kondisi genting ini, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil, melayangkan desakan keras kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Tuntutannya tunggal: Segera bangun Pos Polair atau tempatkan armada kapal patroli permanen di Masalembu!

Konflik Membara: Kapal Cantrang ‘Rampok’ Ikan Nelayan Lokal

Juhairi menegaskan bahwa biang keladi utama konflik horizontal di Masalembu adalah maraknya kapal nelayan jenis Cantrang (Pukat Harimau) dan Purse Seine (pukat kantong) dari luar daerah yang secara ilegal memasuki wilayah perairan setempat.

“Wilayah perairan Masalembu adalah pusat pertemuan jalur perikanan yang kaya potensi. Namun, saat ini rawan konflik dan alat tangkap merusak terus digunakan kapal-kapal besar dari luar daerah,” kata Ahmad Juhairi, Jum’at (18/10/2025).

Aktivitas Cantrang—alat tangkap yang dikenal merusak ekosistem dasar laut—telah berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan memadai. Hal ini memicu amarah nelayan lokal yang merasa hak mencari nafkahnya dirampas. Dokumentasi perlawanan nelayan Masalembu terhadap kapal Cantrang bahkan berulang kali menjadi sorotan media nasional.

“Ini bukan hanya soal nelayan, tapi soal keberlangsungan ekosistem laut dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia,” tegasnya.

Darurat Keamanan: Dari Ikan Hingga Sabu-Sabu

Tuntutan penempatan Pos Polair di Masalembu bukan hanya didorong oleh isu Cantrang. Juhairi menyoroti fakta bahwa perairan ini pernah menjadi sorotan nasional terkait penemuan narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah besar beberapa waktu lalu.

Kasus narkoba tersebut menjadi bukti nyata tingginya kerawanan keamanan di kawasan yang jauh dari pusat kendali kabupaten maupun provinsi ini.

“Kasus narkoba di perairan Masalembu menunjukkan bahwa pengawasan laut bukan sekadar menjaga ikan, tapi juga menjaga keamanan bangsa,” ujar Juhairi, menyimpulkan urgensi penempatan aparat.

DPRD Desak Polda Jatim: Regulasi Sudah Terpenuhi, Jangan Ditunda!

Melalui surat resmi, Ahmad Juhairi menekankan bahwa pembangunan Unit Polair di Masalembu sudah sangat sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2021. Masalembu memenuhi semua kriteria: wilayah perairan rawan keamanan, tersedianya lahan markas, dan kebutuhan minimal personel Polair.

“Dengan letak geografis Masalembu yang jauh, jelas bahwa penempatan pos Polair bukan hanya kebutuhan, tapi urgensi nasional,” jelasnya. “Secara regulatif, Masalembu memenuhi semua kriteria. Tidak ada alasan lagi bagi aparat untuk menunda!”

Kehadiran Pos Polair permanen diyakini akan berfungsi ganda: melindungi nelayan lokal dari praktik tangkap merusak (Cantrang dan Purse Seine) sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap jalur penyelundupan yang mengancam keamanan bangsa. Polda Jatim kini ditantang untuk merespons cepat demi menjaga lumbung ikan dan martabat maritim Indonesia.