KPK ke Sumenep, 30 Anggota Dewan “Menghilang”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]MADURAEXPOSE.COM––Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendadak sepi.

Sejumlah anggota DPRD memilih tidak ngantor, dan tidak mengikuti kegiatan sosialisasi, yang digelar di ruang rapat Paripurna.

Kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi tersebut, hanya dihadiri Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Kepala OPD, Camat dan sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Sumenep. Sementara dari unsur anggota dewan, banyak yang tidak hadir.

Berdasarkan daftar hadir yang disediakan panitia, anggota dewan yang hadir hanya sekitar 20 orang dari 50 anggota dewan yang ada. Sementara dari eksekutif , ada sekitar 120 ASN yang terdiri dari pimpinan OPD dan camat.

Sedangkan tim Korsupgah KPK yang datang ke Sumenep sebanyak dua orang yakni Arif Nurcahyo dan Tri Gamarefa.

Dalam sambutannya, Bupati Sumenep, A Busyro Karim, mengatakan, kegiatan sosialisasi Tipikor dari dari KPK ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dan supervisi di kantor Gubernur Jatim pada tanggal 3 Agustus 2016 lalu. Namun rencana sosialisasi ke daerah tersebut baru terlaksana hari ini.

“Mungkin karena banyak daerah yang harus didatangi sehingga Sumenep baru kebagian hari ini,” kata Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Rabu (26/7/2017).

Ia menjelaskan, sosialisasi Korsupgah dari KPK ini digelar sebagai wujud nyata keseriusan Pemkab dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government). Apalagi, Pemkab Sumenep saat ini sudah melangkah untuk melaksanakan proses e-government.

“Kedapan tidak ada lagi pembahasan yang tidak transparan. Baik dari perencanaan maupun realisasinya,” jelas Bupati Busyro. [DIN/BAR][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]