strong>Madura Expose. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta partai politik koalisi melaporkan temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar Pemilu Presiden 2019. Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sebelumnya pihaknya telah bertemu dengan Komisioner KPU untuk melaporkan temuannya tersebut secara lisan.

“Kami sampaikan bebera keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas DPT. Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI,” kata Hashim di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.

Hashim mengungkapkan, berdasarkan temuan dari IT BPN setidaknya ada 17,5 juta nama di DPT masih belum tervalidasi dengan baik dan benar. Karena itu, pihaknya mendorong KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk segera memperbaikinya agar dapat menghasilkan pemilu yang jujur dan berkualitas.

“Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT. Dan semua masyarakat harus sama-sama mengawal agar kedepan tidak ada manipulasi data ganda,” ujar Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menemui Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, berdasarkan laporan KPU, DPT ganda yang ditemukan BPN berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten (Dukcapil) Kemendagri. 

google.com, pub-3435894053090429, DIRECT, f08c47fec0942fa0

“Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU dan menurut KPU data inilah yang diterima dari Dukcapil Kemendagri. Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar,” kata Riza.

Dia menambahkan, temuan DPT tidak wajar diantaranya adalah nama-nama yang masuk DPT dan terindikasi fiktif. “Itu diantaranya bertanggal lahir 1 bulan Juli 9,8 juta. Ada yang lahir 31 Desember 3 juta sekian yang lahir tanggal 1 bulan januari 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar,” kata Riza.

Sementara itu, komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan data yang diserahkan BPN adalah data yang perlu dikonfirmasi. Viryan mengatakan KPU pun sudah mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Berdasarkan data Kemendagri, munculnya data ganda tanggal lahir disebabkan ada warga yang lupa tanggal lahirnya sehingga di samakan dengan tanggal yang ada.

“Praktik seperti itu sudah ada sejak Pemilu 2014 lalu,” ujar Viryan. 

Selain itu, Viryan juga meluruskan terkait data ganda. Menurut Viryan KPU sudah mengecek DPT sejak September 2018 hingga Februari 2019 dengan berkoordinasi dengan parpol peserta pemilu. KPU juga sudah menyerahkan 775 ribu data potensi ganda ke partai politik salah satunya Gerindra. Data tersebut juga sudah diminta klarifikasi kembali. 

“Terakhir KPU menyerahkan data potensi ganda ke DPP partai Gerindra di bulan Februari sebanyak 775 ribu dari 190 juta (DPT). Itu data pontensi ganda, bukan data ganda. Dan data tersebut sudah kami sampaikan kepada jajaran kami di bawah untuk diklarifikasi kembali,” kata Viryan.

Dia mengatakan KPU akan melakukan pengecekan terhadap data yang diduga ganda yang dilaporkan BPN. Selain itu KPU juga akan mengecek potensi data ganda 775 ribu. “Iya sedang berjalan, namun kita sedang memang sudah menjelang Pemilu ya, kita sih berharap ini bisa diserahkan datanya sejak Desember lalu sehingga bisa dilakukan pengecekan, namun demikian tetap kita kerjakan” kata Viryan.***

(Pikiran-Rakyat)