Kisruh Pilkada Sumenep dipastikan ke MK

MADURA EXPOSE—Setelah kasus dugaan pelanggaran di ratusan TPS yang tersebar di sembilan kecamatan dalam Pilkada Sumenep 9 Desember 2015 lalu, persoalan tersebut dipastikan terus bergulir hingga ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Sebelumnya, kubu ZA-EVA melaporkan komisioner Panwaslih Pilkada Sumenep ke Bawaslu Jawa Timur karena dianggap lalai dan diduga dengan sengaja mengabaikan tuntutan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan indikasi pelanggaran berikut sejumlah data pendukung yang dimiliki oleh pasangan calon nomor urut 2 Zainal Abidin-Dewi Khalifah.

“Kami melaporkan segala bentuk kecurangan ini bukan persolan menang atau kalah. Jadi, kami minta masyarakat Sumenep menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Ini murni demi demokrasi untuk menyelamatkan suara rakyat”, terang Pepeng, salah satu Relawan paslon nomor urut 2.

Adapun pelanggaran yang di gugat , menurut Dewi Khalifah, Cawabup paslon 2 sedikitnya ada sekitar 44 ribu suara bermasalah yang tersebar di 124 tempat pemungutan suara (TPS). Tak hanya itu, lanjut Eva, Form C6 sengaja tidak di edarkan ke calon pemilih secara keseluruhan oleh panitia.

” Form C6  malah  dibagikan dengan jatah 100 orang per TPS. Anehnya lagi, saat itu masih pukul 10.00 WIB,  sudah dilakukan penghitungan suara di TPS dengan perolehan  suara melebihi jumlah DPT yang ada. Ini sangat tidak masuk akal,” beber  Nyai Eva kepada awak media.

Sebelumnya Bawaslu Jawa Timur juga membeberkan hasil temuannya selama proses Pilkada berlangsung.

“Bawaslu Jatim menemukan adanya pemilih ganda di Sumenep dan Situbondo”, beber Sri Sugeng Pujiatmiko, Komisioner Bawaslu Jatim Bidang Penindakan Dan Penyidikan Pilkada 2015.

Sugeng memastikan, kemungkinan pemilihan ulang dalam Pilkada Sumenep dan Situbondo tinggal menunggu hasil pembahasan di internal mereka. Kendati demikian, coblos ulang Pilkada itu hanya dilakukan di seluruh TPS yang terdapat pemilih ganda.

Temuan Bawaslu, lanjut Sugeng, terjadinya pemilih ganda dalam Pilkada Sumenep itu justru sengaja dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sendiri.

Khusus di Situbondo, temuan Bawaslu di TPS 19 dan 20 Desa Wringinanom, dimana seorang ibu rumah tangga ketahuan menggunakan surat undangan model C6 yang nota bene milik orang lain untuk mencoblos lebih dari satu kali.

(dbs/fer/***)