Reporter: Ahmadi Madi/Editor:Ferry Arbania.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

MADURAEXPOSE.COM, SUMENEP–kisruh pemotongan jatah raskin atau rastra disalah satu desa di Kecamatan Pragaan, yang diduga kuat menggunakan “modus operandi” pemerataan kian memanas.

Pasalnya, kasus pemotongan jatah raskin atau rastra tersebut dinilai merugikan penerima manfaat yang sudah tercatat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM). itu terjadi, karena warga miskin yang seharusnya memperoleh jatah 15 kg perbulan, namun gara-gara kebijakan oknum kepala desa yang diduga melabrak aturan tersebut, penerima manfaat hanya mendapat jatah sekitar 5 kilogram.

Sementara itu Moh Tabrani, Korlap Raskin atau rastra Kecamatan Pragaan, saat dikonfirmasi Maduraexpose.com dikantornya membenarkan kalau ada oknum kepala desa atau perangkatnya yang membuka jatah beras masyarakat miskin tersebut merupakan pelanggaran yang sangat rawan bisa berujung pada persoalan hukum.

“Saya koordinasi dulu dengan kepala desa. Saya tidak tahu kalau memang ada pemerataan.Nanti saya konsultasi desa mana yang ada pemerataan,” terang Moh Tabrani,Korlap raskin atau rastra Kecamatan Pragaan, Sumenep saat dikonfirmasi MaduraExpose.com diruang kerjanya, Kamis 14 September 2017.

Namun ketika disinggung tentang adanya oknun kepala desa yang membuka karung beras rastra (raskin) untuk dikurangi jatahnya, pihaknya dengan tegas mengatakan tidak boleh karena melabrak aturan.

“Ya, kalau aturan (oknum Kades membuka karung rastra) tidak boleh. Tidak boleh membuka lah, “tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, salah satu desa dikecamatan Pragaan, Sumenep tertangkap basah tengah membongkar karung rastra atau raskin ukuran 15 kg, untuk kemudian diganti dengan plastik kresek ukuran 5 kg untuk dibagikan kepada masyarakat.

(ahm/fer)

HotNews:  Khawatir Perburuk Keadaan, Ketua Demokrat Sumenep Akan Panggil Indra Wahyudi