Kisruh Bantuan Diskop, Imam Trisnohadi Mengaku Nurfitriana Tak Diundang,Kok?

MADURA EXPOSE, SUMENEP— Kisruh pemberian bantuan UMKM Dinas Koperasi secara simbolis oleh istri Bupati, Nurfitriana dalam daftar caleg tetap (DCT) DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menuai polemik dari banyak kalangan.

Imam Trisnohadi, Kepala Diskop Sumenep saat dikonfirmasi sejumlah awak media yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Madura (AJM) sebelumnya melakukan konfirmasi justru menemukan keterangan yang sangat mengagetkan.

Pasalnya, mantan Kepala Dinas Infokom (sekarang Kominfo,Red) itu bilang tidak mengundang Nurfitriana, melainkan suaminya Bupati Sumenep.

” Ngundang bupati saya, bukan ngundang bu fitri,” demikian Imam Trisnohadi, Kepala Dinas Koperasi saat dikonfirmasi AJM dikantornya, tidak lama ini.

Pernyataan yang mengagetkan ini membuat tim liputan AJM sedikit tersentak dan hampir tidak percaya dengan keterangan yang dilontarkan oleh Imam Trisnohadi, bahwa penyerahan bantuan yang dilakukan Nurfitriana bukan atas keinginannya.

“Saya ngundang bupati.., (yang datang:) Bu Fitri, masa soro mole (masa disuruh pulang,Red),” demikian percakapan Imam Trisnuhadi dengan awak media dari AJM.

WARTAWAN AJM: Maksdunya apa Dinas koperasi mengundang bu fitri?

IMAM TRISNOHADI: Saya ngundang bupati, bukan bu fitri.

Sikap Kepala Dinas Koperasi Sumenep ini mendapat kecaman dari Direktur Kontra’SM sekaligus Advokat Peradi,yakni Zamrud Khan, SH. Menurutnya keterlibatan istri Bupati Sumenep Nurfitriana yang menyerahkan secara simbolis bantuan UMKM beberapa waktu lalu menunjukkan adanya indikasi ketidak netralan Diskop.

“Seharusnya Dinas Koperasi itu Bersikap Netral , Bukan Mencitrakan figur seseorang walaupun itu bukan Masuk jadwal Kampanye,”demikian Zamrud Khan, SH dalam surat elektronik yang diterima Madura Expose, baru-baru ini.

Pihaknya juga menyayangkan ketidak tegasan Bawaslu yang terkesan sungkan dalam menjalankan fungsinya.

” Harusnya Panwaslu Kabupaten yang Sekarang sudah menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu,Red) dan Permanen itu, tidak tinggal diam. Bukan Hanya Kecewa kepada figur seorang istri Bupati dong. Mestinya tegas, ” imbuhnya.

Tidak tegasnya Bawaslu Sumenep menyikapi keterlibatan Istri Bupati dalam kegiatan dinas koperasi menang patut dicurigai.

“Nah, jika demikian, ada something wrong dengan cara berfikirnya Bawaslu . Jangan-jangan memang tidak ada sosialisasi sehingga Dinas atau Instansi itu tidak Tahu, ” tandasnya menambahkan. (sap/fer/ajm)