MADURA EXPOSE–Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep memenuhi undangan Forum Klarifikasi (FK) yang merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Madura (AJM), bertempat di Cafe Anita, Senin 1 Oktober 2018.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Forum ini sengaja menghadirkan Kepala Dinsos beserta sekretaris dan kepala bidang untuk membahas secara detil realisasi program RTLH.

“Tujuan dinas Sosial dengan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2018 adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang kurang Mampu atau masyarakat yang miskin agar menjadi rumah layak Huni dengan total nominal penerima 15 juta,” demikian Ahmas Aminullah,Kadinsos Sumenep saat menyampaikan makalahnya.

Dilanjutakan Aminullah, calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih belum di verifikasi sebanyak 321 orang.

“Namun ada 140 yang tidak lolos setelah diverifikasi dan 1 orang di gagalkan oleh pengusulnya,”timpalnya.

Dalam kesimpulannya,Aminullah menjelaskan, bahwa penerima manfaat yang lolos dalam verifikasi RTLH sebanyak 180 orang, tersebar di 25 kecamatan.

“Program itu diambil dari anggaran APBD Murni tahun 2018 dan bagi yang tidal lolos akan di ajukan kembali pada perubahan anggaran (PAK) tahun 2018 dan sudah di meja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),”papaenya.

Sedangkan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan kelengkapan adminidtrasi lainnya, Dinas Sosial memerintahkan TKSK di masing – masing kecamatan Se-Kabupaten Sumenep untuk membantunya.

“Kendati dengan program tersebut Dinas Sosial mengacu pada Perda No 66 Tahun 2017 tentang APBD tahun Anggaran 2018,” tutup pria yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Sumenep ini menutup perbincangan. (sap/fer)