Sumenep (MaduraExpose.com)- Ketua DPRD Sumenep sementara Abrori Mannan, menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat terkesan ‘takut’ melawan pengusaha. Akibatnya, masyarakat sering dirugikan dalam banyak hal, terutama yang menyangkut ijin usaha bagi kalangan provider dan ekslorasi maupun eskploitasi migas.
“Selama ini kebijakan Pemkab terutama masalah ijin pengelolaan migas, terkesan lebih memanjakan kepentingan pengusaha. Suatu bukti, pengusaha hanya terbebani CSR dan pajak bumi”, ujarnya saat dikonfirmasi MaduraExpose.com, Senin (5/10/1014) pagi.
Abrori menegaskan, harusnya Pemkab Sumenep lebih memihak kepentingan rakyatnya ketimbang ‘memanja’ para pengusaha yang hanya mengeruk keuntungan di bumi paling timur di Pulau Madura ini.
“Harusnya, Pemkab Sumenep lebih fokus memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) migasnya ketimbang CSR dan pajak bumi yang tak seberapa”, timpalnya.
Politisi asal Dapil 3 Sumenep ini mengingatkan Pemkab untuk tidak terus menerus ‘berkompromi’ dengan kalangan pengusaha. Hal itu sangat terkentara apalagi sampai detik ini, lanjutnya, Pemkab Sumenep belum memiliki Perda Migas dan Perda SPPT.
“Selama ini Pemkab hanya berpayung Perda Tower Bersama. Jelas ini sangat merugikan masyarakat Sumenep dan sekedar menguntungkan para pengusaha. Ini sangat tidak pro rakyat”, sesalnya.
(fer/mex)
