Sumenep, Madura Expose– Di tengah status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang melanda Kabupaten Sumenep, sebuah fenomena aneh sekaligus ironis muncul: warga yang seharusnya memanfaatkan layanan kesehatan lokal justru memilih berobat ke luar daerah.
Kejadian ini tidak hanya menyoroti krisis kesehatan yang ada, tetapi juga menguji seberapa dalam akar kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan mereka sendiri.
Pekan-pekan terakhir, RSUD Mohammad Noer di Pamekasan membenarkan adanya lonjakan pasien dari Sumenep. Yang lebih mengkhawatirkan, pasien-pasien ini umumnya tiba dalam kondisi yang sudah parah.
Fakta ini mengisyaratkan adanya penundaan pengobatan yang signifikan, di mana orang tua menunggu hingga gejala memburuk sebelum akhirnya mencari pertolongan.
Paradoks ini menjadi semakin nyata ketika kita mengingat bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep telah sukses meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan 99% warganya mendapatkan layanan kesehatan gratis hanya dengan menggunakan KTP.
Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, bahkan menegaskan bahwa program ini telah meningkatkan jumlah kunjungan pasien secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
Lalu, mengapa masyarakat yang sudah dijamin akses kesehatan gratisnya justru “kabur” saat dilanda krisis?
Jawabannya mungkin tidak sesederhana kurangnya fasilitas. Kesenjangan ini dapat dipahami sebagai akibat dari terkikisnya kepercayaan publik, yang dipicu oleh disinformasi dan hoaks.
Data dari Dinas Kesehatan Sumenep dan Kementerian Kesehatan secara konsisten menyebutkan bahwa hoaks seputar imunisasi—mulai dari isu kehalalan hingga efek samping—telah menjadi hambatan utama. Penolakan terhadap imunisasi adalah manifestasi awal dari ketidakpercayaan ini.
Ketika anak-anak yang tidak diimunisasi jatuh sakit, ketidakpercayaan tersebut berkembang menjadi keraguan terhadap kemampuan fasilitas kesehatan lokal.
Para orang tua mungkin merasa bahwa rumah sakit di Sumenep tidak dapat diandalkan atau terlalu penuh, sehingga mereka mencari “harapan” di tempat lain, meski itu berarti menempuh perjalanan jauh ke Pamekasan yang juga sedang berjuang melawan wabah serupa.
“Pasien kabur” bukanlah kegagalan program UHC itu sendiri. Program ini telah sukses menyingkirkan hambatan finansial. Namun, ia tidak sepenuhnya mampu mengatasi masalah persepsi dan kepercayaan yang sudah rusak.
Tindakan ini merupakan puncak dari sebuah pola perilaku yang dipengaruhi oleh disinformasi, yang menyebabkan masyarakat menunda tindakan preventif (imunisasi) dan deteksi dini.
Pada akhirnya, fenomena ini adalah pelajaran berharga. Ini bukan tentang ketersediaan layanan, tetapi tentang kemauan masyarakat untuk menggunakannya secara tepat waktu.
Ketika disinformasi berhasil merusak kepercayaan, bahkan program kesehatan terbaik pun bisa menjadi tidak relevan. Tantangan nyata bagi pemerintah dan profesional kesehatan adalah bagaimana membangun kembali jembatan kepercayaan itu, satu per satu, di tengah gelombang hoaks yang tak ada habisnya.
[dbs/gim/kps]
