Doa Bersama dan Simbol Jarak Politik di Sumenep

Selasa ( 02/09 ) kemarin,  sebuah momen khidmat Doa Bersama untuk Keselamatan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, perhatian publik tak hanya tertuju pada pesan spiritual yang disampaikan oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

Lebih dari itu, sebuah detail kecil namun signifikan menjadi sorotan: posisi duduk para pemimpin di barisan depan.

Dalam foto yang beredar, terlihat Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan mantan Bupati KH. Busyro Karim tidak duduk berdampingan. Keduanya dipisahkan oleh kehadiran Wakil Bupati Imam Hasyim.

Susunan tempat duduk ini seolah menyiratkan sebuah jarak politik yang kontradiktif dengan tema persatuan dan kerukunan yang diusung dalam acara tersebut.

Secara umum, dalam acara formal, etika dan tata krama sering kali menempatkan pemimpin saat ini dan pendahulu mereka dalam posisi yang berdekatan sebagai simbol kesinambungan kepemimpinan dan penghormatan.

Namun, di Pendopo Agung Keraton, skema tempat duduk ini justru menimbulkan pertanyaan. Apakah ini kebetulan semata, ataukah ada pesan tak tertulis yang ingin disampaikan?

Tentu, doa bersama adalah momen penting untuk mendoakan keselamatan bangsa. Bupati Fauzi sendiri menekankan pentingnya ikhtiar spiritual, solidaritas, dan persatuan.

Namun, di mata publik yang jeli, jarak fisik antara dirinya dan mantan bupati dapat diinterpretasikan sebagai refleksi dari ketegangan atau setidaknya kurangnya kehangatan politik yang kerap terjadi di arena kekuasaan.

Meskipun Pemkab Sumenep menggaungkan tema persatuan dan silaturahmi, simbol-simbol visual seperti ini sering kali lebih kuat berbicara. Pilihan untuk menempatkan Wabup Imam Hasyim di antara keduanya bisa jadi merupakan upaya untuk menetralkan situasi, atau justru menegaskan adanya perbedaan sikap.

Pada akhirnya, sebuah acara doa bersama yang seharusnya menyatukan hati dan harapan, justru menjadi panggung yang secara tidak sengaja memvisualisasikan dinamika politik.

Ini adalah pengingat bahwa di balik retorika persatuan, realitas politik seringkali memiliki bahasa non-verbalnya sendiri yang lebih jujur dan langsung. Publik Sumenep, yang selalu sensitif terhadap gerak-gerik para pemimpinnya, tentu tak akan melewatkan detail ini begitu saja. [Wallahu a’lam bish-shawab[