Ist.Ahok dan Tito Karnavian,Kapolri/Istimewa
Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURAEXPOSE.COM–Rencana aksi bertajuk Bela Islam III tetap keukeuh akan dilaksanakan pada 2 Desmber 2016 mendatang oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Informasi yang berhasil dihimpun NU Online, aksi tersebut rencananya akan dilakukan dalam bentuk gelar sajadah, Shalat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI Jakarta Pusat.

Menurut Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian, aksi tersebut sudah tidak ada relevansinya karena Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukum sedang berjalan dan sudah memasuki tahap akhir penyidikan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan mereka selama ini.

Sebab itu menurutnya, aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri berupaya menjatuhkan pemerintah. “Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah,” ungkap Tito dalam jumpa pers bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11).

“Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan. Saya yakin masyarakat semua cerdas, dan saya dapat informasi ini bukan lagi pada proses hukum (Ahok, red) lagi. Agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” katanya menambahkan.

Melarang aksi 2 Desember

Tito juga menyampaikan bahwa demonstrasi memang diatur dalam Undang-undang (UU), tetapi tidak bersifat absolut jika salah satunya sudah menganggu ketertiban umum.

“Sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa tergangu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu. Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu,” paparnya.

Disamping itu, lanjut pria kelahiran Palembang ini, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu menganggu ketertiban publik. Oleh karena itu, maka pihaknya akan melarang aksi tersebut.

“Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP,” tegas Tito yang juga menyampaikan, pihaknya bersama Panglima TNI akan melakukan tindakan tegas jika ada pihak-pihak tertentu yang ingin menduduki Gedung DPR-MPR.

“Informasi yang kita terima 25 November akan ada aksi unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik meguasai DPR. Aksi ini bagi kami dan Bapak Panglima sudah diatur dalam Undang-undang mulai 104 sampai 107 dan lain-lain dilarang. Kalau bermaksud menguasai DPR, maka itu melanggar hukum. Kalau itu bermaksud menggulingkan pemerintah, itu ada pasal makar,” urainya panjang lebar.

(Fathoni/NU.or.id)