Kapolres Sumenep Dan Terlapor Kurniadi Beda Tafsir Soal Undangan Klarifikasi “Pencemaran Nama Baik”

0
67
Kapolres Sumenep AKBP Darman bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi SH,MH saat melakukan peninjauan kegiatan seluruh personel yang tergabung di Pos Pantau Covid-19 bertempat di jl. Raya Sumenep Pamekasan, Desa Rombasan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Selasa (20/04/2021)

Sumenep (Maduraexpose.com)–Tak hadirnya Kurniadi,SH dalam undangan klarifikasi penyidik Polres Sumenep mendapat respon dari Kapolres Sumenep seperti dilansir salah satu media daring kemarin.

Kapolres juga merujuk kepada arahan Polda Jatim terkait pernyataan yang disampaikan Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur terksit MoU antara Kapolri dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi pada 2012 silam.

“Sesuai arahan petunjuk pembina hukum Polda Jatim, bahwa MoU yang dibuat oleh rekan-rekan advokat dengan Kapolri terdahulu sudah habis masa berlakunya yaitu sejak tahun 2017 dan sampai saat ini belum diperpanjang,” tegas AKBP Darman seperti dikutip dari media daring.

Kurniadi,SH

Sementara Kurniadi dalam rilis terbarunya hari ini yang dikirim ke Redaksi kembali memberikan tanggapan terkait penafsiran undangan klarifikasi terhadap terlapor.

“Saya, Kurniadi, Pengacara Yang Dipanggil Penyidik Polres Sumenep dengan ancaman melakukan tindak pidana pencemaran melalui medsos Face Book yang diunggah tanggal 09 Oktober 2020;

Dengan ini, saya, Kurniadi tersebut, memberikan tanggapan terhadap penjelasan Kapolres Sumenep, baik yang sampaikan melalui Kasubag Humasnya melalui rilis What’App, tanggal 19 April 2021, penjelasan Kasatreskrim melalui Voice Note pada tanggal yg sama, maupun penjelasan yang disampaikan langsung oleh Kapolres sendiri melalui Media Memorandum.co.id, dan pilar pos, yang tayang hari ini, Selasa, tanggal 20 April 2021,” demikian Kurniadi dalam kutipan rilisnya yang dikirim via WhatsApp hari ini, Selasa.

“Dasar argumentasinya begini:
Surat yang ditujukan kepada saya memang benar nomenklaturnya berbunyi “Undangan/Klarifikasi” dan tidak berjudul “Panggilan”, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama meski beda pangkat,” imbuh Kurniadi.

Advokat yang pernah menjadi kKuasa Hukum Madura United FC yang saat itu memperkarakan Gonzales ini menganalogikan, meski (dalam surat yang dilayangkan pihak penyidik,Red) “berbunyi” undangan,
akan tetapi, lanjut Kurniadi, hal itu bukan undangan biasa pada umumnya, seperti undangan hajatan pesta, undangan mendengarkan ceramah, atau menjadi penceramah, dst, dimana si terundang,lanjut dia, merasa dihormati karena peran-peran tersebut.

“Tidak demikian dengan undangan yang dilayangkan Penyidik kepada saya ini. Undangan yang begini merupakan prosedur penanganan perkara pidana dimana penyidik akan mencatat diam-diam keterangan saya untuk selanjutnya akan dijadikan bahan pendalaman,” imbunya lagi menambahkan.

Soal pemanggilan advokat terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan warga, Kapolres Sumenep AKBP Darman menjelaskan bahwa kasus ini murni person to person. Sehingga sebagai warga negara yang taat hukum harus patuh terhadap prosedur hukum.

Kapolres Sumenep  AKBP Darman menjelaskan, polemik itu bermula saat Satreskrim Polres Sumenep menangani laporan Moh Djufri warga Kecamatan Kota Sumenep, yang melaporkan Kurniadi warga Kecamatan Bluto Sumenep.

Pasal yang disangkakan kepada Kurniadi adalah pasal 45 ayat 3 Jo pasal 27 ayat 3 tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. “Kebetulan orang yang dilaporkan itu adalah advokat,” ujar AKBP Darman, Senin (19/4/2021) kemarin. (mem/fer)