MADURAEXPOSE.COM–Belakangan ini marak isu adanya pemalakan yang diduga dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutubun) Sumenep kepada para Kepala UPT di masing-masing kecamatan demi mendapatkan bantuan roda tiga.
Informasinya, jika Kepala UPT yang bersangkutan tidak mahu mengeluarkan uang pelicin jutaan rupiah , maka bantuan tersebut akan dialihkan ke kelompok tani (Poktan) lain. Isu yang beredar, uang pelicin itu berkisar antara Rp 6 hingga Rp 7 juta rupiah.
Berita miring ini pun langsung mendapat tanggapan dari kepihak Kepala Dinas Hutubun Sumenep, setelah tim investigasi Maduraexpose.com melakukan konfirmasi via telpon selulernya.
“Tentang pungutan itu tidak benar, karena sudah saya perintahkan kepada seluruh UPT Hutubun dan semua pegawai di Hutbun dilarang memungut sepeserpun atas hibah yang diberikan kepada kelompok tani,” terang Herman Poernomo, Kadis Hutubun Sumenep melalui sms yang diterima Maduraexpose.com.
Namun jika ada oknum Kepala UPT yang meminta uang pelicin, pihaknya menyarankan agar pihak Poktan meminta kembali. Pihaknya juga tidak segan-segan menindak tegas oknum.
“Apabila terjadi poktan wajib menerima akan menanggung sendiri akibat.Kalau belum menyerahkannya pungutan itu, kelompok tani tersebut wajib tidak melayaninya (Oknum Kepala UPT,Red) dan laporkan saya,” tandasnya.
Herman juga memastikan tidak akan ada pemindahan bantuan dengan alasan apapun, termasuk adanya rumor karena poktan tidak membayar uang pelicin melalui Kepala UPT.
“Bantuan hibahnya tidak akan dipindah kepada kelompok petani yang lain. Pengadaan roda 3, dalam pembeliannya wajib dilakukan denfgan e-Catalog, karena pemerintah RI telah memerintahkan dalam sistem pengadaan barang yang dimuat LKPP,”pungkasnya. (F85/Ferry/*)
