Sumenep (Maduraexpose.com)–Peraturan Bupati (Perbup) 39/2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa hingga detik ini terus menuai kecaman dari banyak kalangan.

Kecaman itu tak hanya datang dari sejumlah bakal calon Kades (bacakades), akan tetapi kuga dari kalangan ahli hukum yang mendesak agar dilakukan perubahan atas ketentuan pasal 35 dalam peraturan perbup tersebut.

“Salah satunya soal ketentuan skor dengan kriteria pengalaman di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan umur dan penolakan berkas bacakades, ” ungkap Kurniadi,SH saat dihubungi di Posko Pengaduan Pilkades, Jalan Raya Cangkarman, Bluto Sumenep, Senin 02 September 2019.

Selain masalah skor, Kurniadi juga mempertanyakan penolakan bacakades dengan alasan berkas tidak lengkap. Padahal tak ada satupun pasal yang mensyaratkan seperti itu.

“Dalam Perbup itu hanya menjelaskan Panitia hanya menerima pendaftar yang lengkap. Loh kok malah menolak berkas yang tidak lengkap. Sikap seperti justru menjadikan Isi perbup makin tidak jelas. Apa (Perbupnya) dibuat dalam kondisi mabuk?”,sindir Kurniadi.

Pihaknya melanjutkan, perlu kesadaran bersama agar tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan perbup yang “Berkedok” Perbup yang saat ini kabarnya akan direvisi. Selain itu, pihaknya kembali menekankan, bahwa penentuan skor berbasis pengalaman pemerintahan dalam proses Pilkades bukan alat penentu layaknya seseorang untuk terpilih.

“Yang menentukan layak jadi Kades itu kompetensi bukan skor soal pengalaman dalam pemerintahan desa atau lainnya yang sejenis. Bagaiamana kalau pengalaman jelek selama mereka jadi Kades. Ini akan menjadi petaka bagi demokrasi kita”, imbuhnya lagi menandaskan.

Kurniadi juga menyoroti
Banyaknya isi perbub yang dinilai “berbahaya” bagi proses demokrasi karena isinya (pasal-pasal) yang kocar kacir.

“Ada beberapa pasal dalam perbup itu yang harus dimusnahkan karena bisa merusak demokrasi tingkat desa dan cenderung menguntungkan calon dari petahana,” tandasnya.

HotNews:  Babinsa Koramil 0827/21 Ra'as Sertu Tuhono Komsos di Dusun Gunung

Untuk itu pihaknya berencana akan melakukan hearing dengan pimpinan DPRD dan pihak OPD Pemkab Sumenep.
“Hari ini kita akan berkirim surat ke DPRD untuk diskusi langsung dengan pimpinan DPRD dan semua OPD terkait, ” tutup Kurniadi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Moh. Ramli memaparkan, aspirasi bacakades sudah direspons. Pihaknya telah mengajukan revisi Perbup 39/2019 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk difasilitasi. ”Hasil komunikasi kami dengan provinsi, perbup sudah difasilitasi gubernur. Insyaallah tidak lama lagi akan diundangkan,” paparnya dilansir dari media setempat.

(Fer)