Sumenep (Maduraexpose.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Edy Rasiyadi diduga mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Pada pokoknya SE tersebut meminta agar pelaksanaan Pilkades Serentak, yang rencananya digelar November 2019 mendatang untuk sementara ditangguhkan.

“Bagi desa yang telah masuk ke tahapan pencalonan dan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari lima calon, maka panitia pemilihan menangguhkan tahapan selanjutnya (tidak dapat melakukan seleksi tambahan dan tidak melakukan penetapan calon),” bunyi poin kedua dalam SE tersebut seperti diterima Jarrak.id, Senin, (26/08/2019).

Praktisi hukum, Rausi Samorano mengaku heran dengan SE liar yang dikeluarkan Sekda Sumenep itu. Pasalnya SE tersebut secara tersirat menunjukkan intervensi terhadap Perbup Nomor 3 Tahun 2019 yang sudah resmi diundangkan pada 23 Agustus 2019 lalu.

“Jika surat ini benar, maka proses Pilkades di Sumenep semakin aneh. Bagaimana tidak, Perbup sudah diundangkan, kemudian tahapan Pilkades sudah berjalan, tetapi kemudian ada SE Sekda yang mengintervensi Perbup. Ini namanya Sekda melawan Bupati,” kata Rausi kepada kepada awak media di Sumenep,Selasa.

Menurut dia, seharusnya sejak awal Sekda melakukan kajian filosofis, yudiris dan sosiologis. Sehingga konsep yang masuk ke meja bupati sudah tidak bermasalah.

SE liar tersebut kata Rausi semakin menunjukkan ketidakmampuan Sekda dalam mengkordinir bagian-bagian di bawahnya.

“Pada satu sisi SE Sekda meminta agar tahapan Pilkades dengan calon lima orang diminta dilanjutkan. Tetapi pada sisi lain, bagi desa dengan calon yang melebihi lima orang untuk sementara diminta tidak dilanjutkan pada proses selanjutnya atau diminta jangan menetapkan calon.”

“Lebih aneh lagi, Sekda tidak menjelaskan secara komprehensif alasan dibalik permintaan agar semua proses untuk sementara dihentikan bagi desa dengan calon yang melebihi lima orang,” sambung dia.

Dia menegaskan Panitia Pilkades tidak keliru jika tak mengikuti perintah SE Sekda.

“Mereka (Panitia Pilkades, red) akan berdalih mengikuti Perbup, bukan SE Sekda,” kata Rausi.

Seharunya menurutnya jika memang ada masalah formil dan materiil dalam Perbup, maka tunda semua tahapan dalam pelaksanaan Pilkades sampai ada penyelesaian yang baik.

“Bukan seperti ini caranya (Sekda keluarkan SE, red). Lebih aneh lagi dibandingkan surat Sekda, anggota DPRD Sumenep yang baru saja dilantik belum pernah rapat, tiba-tiba sudah menghasilkan Perda baru,” tandas Rausi.

(jrk/red)