Joko Widodo sudah tidak layak memimpin Indonesia karena kebijakan ekonomi yang dibuatnya terbukti menyulitkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah. Jika Jokowi tetap dipertahankan, kehidupan masyarakat akan semakin sulit dan tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Begitu antara lain kesimpulan hasil jajak pendapat yang dirilis Indonesia Development Monitoring terkait kinerja pemerintahan Jokowi selama lima bulan ini.
Direktur Bidang Ekonomi dan Bisnis Indonesia Development Monitoring, Iwan Sumule menjelaskan pengumpulan hasil pendapat dilakukan secara metode kualitatif dengan wawancara tatap muka kepada masyarakat yang dalam jajak pendapat ini dijadikan sebagai informan.
Informan tersebar dari pedesaan, perkotaan kabupaten, provinsi dan ibukota. Informan yang dipilih adalah masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Kelas menengah terdiri dari masyarakat yang berpenghasilan 5 juta hingga 10 juta perbulan dengan latar belakang sebagai Pegawai negeri, guru, pekerja kantor, pemilik toko dengan ukuran sedang, pemilik restoran dengan latar belakang pendidikan paling rendah SMA dengan jumlah 100 informan.
Sedangkan informan dari masyarakat bawah sebanyak 200 orang dengan latar belakan pendidikan lulusan SMA sampai dengan SD dengan pekerjaan sebagai guru, supir taksi, supir angkot, pedagang asongan, tukang ojek, tukang gorengan, tukang bakso, tukang becak, buruh pabrik, petani, nelayan yang semuanya berpendapatan rata-rata dibawah Rp 5 juta dalam sebulan.
Dari para informan, kata Iwan Sumule, disimpulkan kebijakan ekonomi Jokowi mengakibatkan masyarakat dengan ekonomi menengah sudah tidak bisa lagi menyisihkan pendapatannya sebagai tabungan. Malah sebagian dari mereka harus membongkar tabungan untuk menutupi berbagai tagihan kartu kredit, tagihan kredit rumah, dan tagihan kredit kendaraan bermotor.
“Ini akibat pendapatan mereka tergerus oleh mahalnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, transportasi, biaya air bersih, biaya listrik, biaya pendidikan anak dan biaya leisure keluarga perbulan yang hanya jalan-jalan di tempat-tempat kuliner yang biasanya hanya menghabiskan 300 ribu meningkat menjadi 600 ribu,” kata dia dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (31/3).
Untuk masyarakat bawah, kebijakan pemerintahan Jokowi membuat penghasilan mereka menurun hingga 30 persen. Hal ini dialami tukang bakso, tukang mie ayam, tukang ojek, supir taksi dan supir angkot akibat berkurangnya konsumen mereka dan mahalnya produk dan jasa yang mereka jual.
Sementara bagi masyarakat kelas bawah seperti buruh pabrik, mereka mengalami UMR sudah makin tergerus hingga 25 persen akibat kebijakan Jokowi yang menambah beban ekonomi buruh makin mahal. Para buruh mengeluhkan kehidupan keluarga mereka tidak berkualitas akibat banyak keluarga buruh mengatur pendapatan mereka secara ketat.
“Diantara mereka banyak yang mengkonsumsi nasi dengan lauknya mie instan,” imbuh Iwan Sumule.
Selain itu, masyarakat juga menilai keamanan sudah semakin tidak kondusif dengan banyaknya aksi begal. Adapun terkait urusan politik luar negeri, selain menganggap posisi Jokowi sangat lemah, masyarakat juga menilai Jokowi penakut dan tunduk pada negara lain. Hal itu tercermin terkait sikap menunda-nunda eksekusi mati terpidana narkoba karena kecaman Australia.
Adapun terkait politik dalam negeri, masyarakat percaya Jokowi memecah belah internal parpol untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak di parlemen. Tetapi, masyarakat yakin tindakan Jokowi ini percuma saja dan malah akan makin membuat Jokowi sebagai boneka.
Masyarakat juga berpendapat Jokowi tidak akan mampu memenuhi janji-janji kampanyenya di Pilpres lalu. Masyarkat mengaggap Jokowi sangat pro asing dan lebih layak disebut seperti pedagang dibandingkan sebagai Presiden.
“Karena itulah masyarakat menginginkan Jokowi dilengserkan karena banyak melanggar undang-undang,” tukas Iwan Sumule yang juga Jurubicara Prodem.
sumber:
