Jadi Bulan-bulanan Media, Kepala Puskesmas Rubaru Berdalih Miskomunikasi

MADURAEXPOSE.COM- – Santernya berita penolakan pasien tak bawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) di salah satu Puskesmas di Kecamatan Rubaru, Sumenep, Madura, Jawa Timur, disikapi serius Kepala UPT Puskesmas setempat.

Kepala UPT Puskesmas Rubaru, Isdianto mengklarifkasi berita tersebut, dan mengatakan jika persoalan itu bukan merupakan kesengajaan.

Melainkan karena mis komikasi antara pasien dengan pihak Puskesmas.

“Kami tidak pernah menolak pasien. Karena sesuai aturan jika pasien ingin menggunakan pelayanan melalui BPJS harus menggunakan KTP,” katanya.

Oleh karenanya, terkait berita penolakan pasien di media, pihaknya menyatakan dengan tegas jika pasien tersebut memang tidak membawa KTP saat diterima di dibagian loket.

Namun setelah dijelaskan prihal pelayanan melalui BPJS harus menggunakan KTP, sekitar tiga menit kemudian, pasien memilih pulang dan tidak kembali lagi.

“Jadi pasien masih belum terdaftar di bagian loket, dia hanya terdaftar di bagian resepsiones saja,” tegasnya.

Namun begitu, kedepannya pihaknya berjanji akan terus berbenah, termasuk dari segi pelayanan.

“Kami akan melayani pasien sesuai standart pelayanan mutu kesehatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Puskesmas di Kecamatan Rubaru, santer diberitakan tidak memberikan layanan Kesehatan secara maksimal.

Bahkan Puskesmas Rubaru disinyalir lebih mementingkan kepentingan administrasi, dibandingkan dengan memberikan pelayanan kesehatan.

Sebagaimana informasi yang diterima media pada Selasa, (26/09/3017), Puskesmas Rubaru menolak salah satu pasien karena tidak membawa KTP.
Bahkan, meski pasien memohon agar segera ditangani karena kondisi darurat dan KTP akan dijemput setelah itu, pihak Puskesmas tetap menolak.

Ibnu Toha, menceritakan, pada Selasa (26/9/2017) pagi, istrinya mengantarkan anaknya yang masih berumur 4 tahun ke Puskesmas Rubaru untuk segera mendapatkan penanganan medis. Sebab, anaknya itu kurang sehat dan selalu sakit perut.

“Mereka menolak karena tidak membawa KTP. Padahal, sudah janji KTP akan dijemput karena kondisi darurat. Tapi mereka tidak mau,” ujar Ibnu Toha kepada awak media.

Menurutnya, Puskesmas semestinya lebih mementingkan kesehatan terlebih dahulu. Persoalan administrasi seperti KTP urus belakangan setelah nyawa seseorang terselamatkan.

“Mereka mengatakan bahwa aturannya memang begitu. Padahal, sudah memohon agar segera ditangani dulu dan KTP akan dijemput, tapi mereka tidak mau dengan alasan sudah menjadi peraturan,” imbuhnya.