MADURA, MaduraExpose.com – Jagat publik nasional tengah diramaikan oleh postingan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengenai shifting denda sawit ilegal sebesar Rp 300 Triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di saat pusat bicara soal gizi rakyat, di akar rumput Pulau Garam, “gizi” pembangunan justru diduga kuat menguap ke saku kontraktor nakal.
Investigasi terbaru Madura Expose menemukan kontras yang menyesakkan dada. Saat tokoh nasional seperti Said Abdullah sibuk menebar keberkahan lewat zakat mal di Sumenep, di sudut lain seperti jalan Tlagah-Bulangan Barat (Pamekasan), rakyat hanya disuguhi “monumen mangkrak” senilai miliaran rupiah.
PUPR Pamekasan “Tiarap”, Jaksa Mulai Bidik Dokumen
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Dinas PUPR Pamekasan resmi menghentikan proyek jalan Tlagah-Bulangan karena takut terjerat hukum. Dana Rp 1,4 miliar dari DBHCHT dilaporkan sudah cair, namun fisiknya masih berupa mimpi buruk bagi pengendara. Kasipidsus Kejari Pamekasan kini tengah melakukan Pulbaket intensif.
Rakyat Butuh Bukti, Bukan Janji
Jika benar dana sitaan dari Judol dan Sawit Ilegal akan dialokasikan untuk rakyat, maka pengawasan di daerah harus diperketat. Jangan sampai dana MBG yang mulia itu nanti nasibnya sama dengan proyek yang dikeluhkan.
Madura Expose akan terus mengawal setiap rupiah anggaran yang turun ke bumi Madura. Karena keberanian mengungkap kebenaran adalah harga mati untuk kemajuan Pulau Garam. (red/fer)
