MADURAEXPOSE.COM– Giat musyawarah Badan permusyawaratan desa (BPD) yang di gelar di Balai Desa Cndi Burung, Kecamatan Proppo, Pamekasan yang dihadiri tokoh masyarakat, perwakilan Koramil dan masyarakat Candi Burung.
Acara musyawarah tersebut dilakukan atas dasar dugaan pemecatan ketua BPD Candi Burung melalui surat yang dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan dengan tembusan , Komisi 1, Camat Proppo dan BPD Candi Burung. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 200 masyarakat dan sebelumnya yang menanda tangani ketidak setujuan dalam pemecatan terasbut sekitar 1003 masyarakat.
“Dan dengan adanya surat pemecatan tersebut saya tidak akan mempermasalahkan jika memang ada kebijakan dari Bupati Pamekasan. Tapi masyarakat merasa keberatan karena bupati langsung mencopot saya sebagai ketua BPD,Dan kami akan lanjutkan ini ke ranah hukum”, ujar Debusi kepada sejumlah wartawan.
Pernyataan Debusi tersebut sedikit berbeda dengan penyataan sebelumnya, bahwa pemecatan dirinya bukan dilakukan oleh pihak Kades, sebagai orang nomor satu di Desa Candi Burung, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
“Gugatan saya terkait surat yang dikeluarkan oleh bupati, karna tanpa ada alasan yang jelas dan tidak secara prosedural, yang biasanya harus ada musyawarah dengan perangkat desa,tokoh masyarakat tapi hal tersebut tidak ada. Disini ada tokoh yang ditokohkan masyatakat, yaitu Kiai Musannan. Tapi beliau tidak tau sama sekali dengan hal itu. Anehnya, sebelum ini saya tidak pernah di panggil, baik itu bupati, dewan dan yang berwenang dalam hal ini. Maka dari itu saya sangat keberatan”, tandasnya.
.jpg)