Srikandi Parlemen di Tengah Kabut KDRT: Indriani Yulia Mariska Suarakan Nestapa Perempuan Madura

SUMENEP, MaduraExpose.com – Madura belakangan didera mendung kemanusiaan yang akut. Di balik dinding-dinding rumah yang seharusnya menjadi altar perlindungan, tragedi justru meletus tak terkendali. Indriani Yulia Mariska, anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029, berdiri dengan wajah mendung namun tegas. Srikandi PDI Perjuangan ini melempar kritik tajam sekaligus duka mendalam atas eskalasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kian mencemaskan di wilayah Sumenep.

Rangkaian Tragedi yang Menggetarkan Nurani Catatan hitam di penghujung tahun 2024 menjadi bukti nyata betapa “Hantu Patriarki” masih menghantui Tanah Garam. Dimulai dari tragedi yang menimpa seorang kader aktif Fatayat NU Sumenep pada Oktober 2024, disusul kasus memilukan di Batang-Batang di mana seorang suami tega mencabut selang oksigen istrinya hingga tewas, hingga kasus kekerasan di Paberasan pada Desember 2024 yang mengakibatkan hilangnya nyawa perempuan berinisial NC.

Bagi Indriani, rentetan kasus maut ini bukan sekadar statistik administratif, melainkan sebuah sinyal darurat kemanusiaan. “Hukum tidak boleh terlambat hadir. Tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan di tanah para ulama ini,” tegasnya dengan wibawa yang menggetarkan.

Profil Sang Srikandi: Dari Perang Stunting hingga Advokasi Sosial Langkah Indriani menyuarakan isu KDRT bukanlah sebuah anomali. Politisi yang dilantik pada 31 Agustus 2024 ini memang dikenal sebagai pejuang isu kesehatan, sosial, dan budaya yang vokal di Dapil XIV Madura.

Jejak pengabdiannya melampaui meja parlemen. Indriani adalah ujung tombak dalam perang melawan stunting, penanganan KLB campak, hingga edukasi pencegahan Flu Singapura yang sempat ia dorong melalui koordinasi ketat dengan Dinas Kesehatan Jatim pada 2025. Tak hanya itu, pada Februari 2026, ia bersama sejawatnya turun langsung menyalurkan 400 paket sembako untuk warga terdampak angin puting beliung di Desa Karduluk, membuktikan bahwa ia hadir di setiap denyut kesulitan masyarakat.

Diagnosa Publik: Melawan Akar Patriarki Secara administratif, Indriani menekankan bahwa penanganan KDRT harus sejalan dengan komitmennya terhadap perlindungan anak dan perempuan. Dari sorotannya terhadap angka perkawinan anak hingga penanganan HIV pada anak, Indriani melihat KDRT sebagai muara dari ketimpangan edukasi.

“Penegakan hukum itu wajib, tapi pendekatan budaya dan keterlibatan tokoh agama adalah kunci untuk memutus rantai kekerasan ini,” tuturnya. Baginya, melindungi perempuan Madura adalah bagian integral dari menjaga martabat budaya dan masa depan generasi penerus di Madura-Gateway.

Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose