GILI GENTING – Bencana struktural yang menimpa Jembatan Bringsang di Kecamatan Giligenting, Sumenep, pada Jumat siang (05/12/2025) bukan hanya kisah tragis, tetapi sebuah lonceng kematian bagi kualitas infrastruktur daerah. Jembatan yang menjadi jalur utama menuju Desa Aenganyar ambrol, tidak hanya memutus akses vital warga, tetapi juga secara langsung menelan korban luka dari dua perempuan pengendara motor.
Kejadian ini secara telanjang membuktikan kegagalan mitigasi struktural di Kabupaten Sumenep. Alih-alih mempersiapkan diri menghadapi cuaca ekstrem yang telah diprediksi, infrastruktur vital ini justru menyerah pada gerusan air, menampakkan kerapuhan yang seharusnya sudah diatasi jauh sebelum musim penghujan tiba.
Kerentanan yang Terabaikan: Bukan Cuaca, Tapi Pemeliharaan
Camat Giligenting, Abd. Said, S.Sos., M.Si, bersama Sekcam dan unsur Forkopimcam segera meninjau lokasi. Camat Said menyampaikan keprihatinan, mengaitkan ambruknya jembatan dengan intensitas hujan tinggi yang mempercepat kerusakan.
Namun, pernyataan ini memicu kritik tajam: Benarkah curah hujan yang tinggi adalah penyebab utama, atau hanya pemicu dari kerentanan struktural yang sudah lama terabaikan?
Kritik Keras: Jembatan vital yang dibangun untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan seharusnya memiliki daya tahan terhadap faktor alam yang sifatnya musiman seperti hujan. Kehancuran Jembatan Bringsang menunjukkan bahwa audit kelayakan dan pemeliharaan rutin—yang didanai oleh APBD—gagal mengidentifikasi dan memperkuat fondasi jembatan sebelum terlambat. Ini adalah kegagalan perencanaan dan mitigasi risiko.
Ambrolnya jembatan hingga membuat dua warga jatuh dan motornya rusak parah adalah bukti nyata bahwa biaya pemeliharaan yang dihemat berbanding lurus dengan risiko keselamatan nyawa warga.
Lambatnya Respons dan Janji “Koordinasi”
Meskipun Camat Said segera mengklaim telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumenep, dan Sekcam Akhmad Hidayat menyebut tim teknis PU sudah di lapangan, warga membutuhkan lebih dari sekadar janji dan pengecekan.
Yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan darurat yang konkret, bukan birokrasi:
-
Akses Logistik Terhambat: Jembatan ini adalah jalur distribusi utama. Setiap jam penundaan dalam penanganan darurat berarti kerugian ekonomi bagi warga dan pedagang.
-
Solusi Jangka Pendek: Apakah Pemkab Sumenep memiliki stok Jembatan Bailey (jembatan portabel) yang siap dikirim segera? Warga Giligenting menuntut agar akses darurat dipulihkan dalam 2×24 jam, bukan menunggu kajian struktural yang bisa memakan waktu berminggu-minggu.
Penanganan darurat, yang juga melibatkan unsur TNI-Polri untuk pengamanan lokasi, harus fokus pada pemasangan solusi fisik sementara, sembari Pemkab Sumenep harus segera mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi total.
Audit Total Infrastruktur Renta Harus Dilakukan
Jembatan Bringsang bukan kasus terpisah. Kejadian ini harus menjadi momentum bagi Pemkab Sumenep untuk melakukan Audit Struktural Total terhadap seluruh infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kepulauan dan pedalaman yang memiliki usia tua atau sering terendam banjir.
Kegagalan mitigasi di Bringsang mengirim pesan berbahaya: infrastruktur di Sumenep rentan. Jika Jembatan Bringsang yang vital bisa ambrol, seberapa aman jalur-jalur lain yang kurang mendapat sorotan media?
Pemerintah daerah harus segera menetapkan anggaran khusus untuk perbaikan darurat dan revitalisasi infrastruktur kritis. Keselamatan warga tidak bisa lagi dikorbankan demi efisiensi anggaran pemeliharaan yang terbukti minim.***
[dbs/jav/gim]
