Jakarta (Madura Expose) – Sejak Februari 2015 Komisoner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qasasi menyampaikan kepada publik bahwa sudah ada empat auditor diturunkan untuk mengaudit PT Wira Usaha Sumekar (WUS), milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Bahkan pada Oktober 2015, Achsanul Qasasi kembali menegaskan jika audit terhadap laporan keuangan sudah selesai, tetapi masih dirahasiakan kepada publik.
“Sejak awal diduga pengelolaan keuangan PT WUS bermasalah. Demikian dapat dibuktikan dengan pendapatan PT WUS sejak tahun 2006 sampai 2014 tidak sebanding dengan laba yang dihasilkan BUMD itu. Dari hasil sebesar Rp 11.732.593.000, yang disetorkan kepada Pemkab sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 1.345.100.000. artinya ada sisa uang sebesar Rp 10.387.493.000 yang tidak jelas dan diduga menjadi bancakan oknum internal PT WUS,” kata Ketua Umum Front Pemuda Madura Kepulauan (FPMK), Asep Irama di Jakarta, Jumat (01/04/2016).
Belum lagi menurut Asep, penyertaan participating interest (PI). Mengingat dana PI 10 persen gabungan saham di Petrogas Pantai Madura telah lunas pada April 2015. PI di Madura awalnya milik PT Santos dari pengeboran migas blok maleo tahun 2010.
“Namun karena aturan mengharuskan PI dikelola BUMD, maka saham 10 persen itu dialihkan ke Petrogas Pantai Madura (PPM). Sedangkan PT WUS merupakan salah satu pemegang saham di PPM bersama Barito Pasific dan Petrogas Wira Jatim (PWJ). Saham terbesar dimilik Barito Pasific 49 persen, kemudian PWJ dan PT WUS masing-masing 25,5 persen,” beber Asep.
Akibat kelalaian Achsanul Qasasi yang belum merilis audit PT Wus ke publik, Asep menantang keberanian AQ-sapaan akrabnya-untuk segera menyampaikan audit BPK yang sudah rampung sejak Oktober 2015 itu.
“FPMK secara keorganisasian menantang nyali AQ untuk segera merilis audit BPK terhadap dugaan korupsi PT Wus. Tantangan ini sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab FPMK yang pada satu sisi konsen mengawal isu-isu politik di Madura. Jika AQ enggan menyampaikan audit tersebut, patut diduga AQ tersandera oleh deal-deal politik. Atau kredibilitas dan intergritas auditor BPK patut dipertanyakan. Karena sampai sekarang publik tetap menunggu hasil audit BPK,” tukas Asep.
PT WUS merupakan salah satu BUMD Sumenep yang diberi kewenangan mengelola SPBU dan sejumlah usaha lain seperti bengkel dan lapangan futsal. PT WUS juga menjadi BUMD yang menangani masalah migas di Sumenep. [asp/fer]
