FPMK Kecam Perusahaan Migas di Madura

Jakarta (Madura Expose) – Front Pemuda Madura Kepulauan (FPMK) mengapresiasi langkah sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Terdampak, Peduli Lingkungan dan Aparatur Desa dalam mengecam rencana beroperasinya Husky Cnooc Madura Limited (HCML), di perairan Kepulauan Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Menurut Ketua Umum FPMK Asep Irama, aspirasi warga untuk menolak dan mempersoalkan ‘kesewenang-wenangan’ perusahaan migas dalam melakukan kegiatan eksploitasi di Madura, adalah puncak gunung es dari masalah yang sering dihadapi masyarakat. Sebagai misal, diakui Asep, selama ini masyarakat kepulauan terdampak dari kegiatan eksploitasi migas nyaris tidak dapat merasakan kontribusi signifikan berupa peningkatan kesejahteraan.

“Para prinsipnya, perusahaan migas sering mengabaikan masukan dan saran yang disampaikan masyarakat. Termasuk dalam kasus penolakan masyarakat dalam kegiatan produksi migas oleh HCML di Kepulauan Gili Raja, Kabupaten Sumenep. Karena secara realistis dapat ditunjukkan, sekalipun mereka berada di area terdampak eksploitasi migas, tetapi tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Asep di Jakarta, Rabu (24/02/2016).
Asep menambahkan, jika perusahaan migas masih mengabaikan masukan masyarakat, maka FPMK akan melaporkan kejanggalan ini kepada SKK Migas, Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi. Sehingga, instansi tersebut dalam memberikan sanksi dan pencabutan ijin eksploitasi kepada perusahaan yang nakal.

“FPMK masih mendalami duduk persoalannya seperti apa, jika memang ada indikasi perusahaan migas melakukan tindakan yang merugikan masyarakat terdampak, maka FPMK akan melaporkan persoalan ini kepada SKK Migas, Kementrian ESDM, dan Komisi VII DPR. Karena bukan kali ini saja persoalan serupa terjadi, tetapi sudah sangat sering. Sehingga ini harus menjadi peringatan keras kepada seluruh perusahaan migas yang beroperasi di Madura, termasuk HCML,” terang Asep.
Bahkan, menurut Asep, FPMK sudah membentuk Tim Advokasi dalam melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat. Tim ini sekaligus bertanggung jawab melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam atas persoalan yang sering dihadapi masyarakat, dalam menghadapi perusahaan migas ‘nakal’.

“Tim Advokasi FPMK sengaja dibentuk sebagai bentuk respon terhadap beragam persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam kasus penolakan masyarakat terhadap rencana beroperasinya HCML di Perairan Kepulauan Gili Raja. Laporan Tim Advokasi akan menjadi bukti pendukung langkah FPMK selanjutnya, termasuk melaporkan kepada tiga instansi (SKK Migas, Kementrian ESDM, dan Komisi VII) tersebut,” demikian disampaikan Asep Irama.

***