Malang (Maduraexpose.com)- Hingga saat ini masyarakat kepulauan Kabupaten Sumenep terpaksa harus gigit jari untuk dapat menikmati layanan aliran listrik 24 jam dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab sejauh ini instalasi listrik PLN belum menjangkau daerah kepulauan.
Padahal pada tahun 2014, sudah ada sosialisasi untuk masyarakat kepulauan Gili Raja misalnya, bahwa pemerintah akan memasang 200 tiang listrik untuk masing-masing desa. Tetapi sampai hari ini rencana pemerintah belum terealisasi. Tentu hal ini merisaukan masyarakat kepulauan yang hanya disuguhi janji-janji utopi belaka oleh pemerintah Kabupaten Sumenep.
Mohammad Kayyis AR, Koordinator Wilayah Front Pemuda Madura Kepulauan (Koorwil FP MK) Malang, justru miris menyikapi polemik pengadaan listrik di kepulauan yang tak kunjung menemui kepastian. Padahal pada prinsipnya, listrik adalah bagian dari kebutuhan yang urgen dalam menunjang aktifitas sehari-hari.
“Ini sebetulnya bermuara pada lemahnya komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyikapi aspirasi masyarakat kepulauan yang menuntut pengadaan listrik secepatnya. Padahal desakan masyarakat ini sudah lama disampaikan kepada pemerintah,” tutur Kayyis kepada redaksi pada Sabtu (19/09/2015).
Menurut Kayyis, pada aspek anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep terbilang lebih besar dari tiga kabupaten lain di Madura. Bahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.
“Untuk tahun 2014 APBD Sumenep mencapai Rp. 1,77 triliun. Bahkan untuk tahun 2015 mencapai Rp. 2,01 triliun. APBD Sumenep jika dibandingkan dengan tahun 2012 ada kenaikan hampir 100% yang hanya mencapai Rp. 1,189 triliun. Maka idealnya kenaikan APBD harusnya berbanding lurus dengan terwujudnya kebutuhan masyarakat, terutama listrik untuk masyarakat kepulauan,” ungkap Kayyis yang juga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
Baginya, dengan besaran APBD yang terus mengalami kenaikan, harusnya ada agenda dan prioritas pembangunan untuk masyarakat kepulauan misalnya yang dananya dialokasikan dari APBD. Seperti pengadaan listrik untuk masyarakat kepulauan yang dilakukan secara bertahap.
Mirisnya sekalipun Kabupaten Sumenep masuk dalam 50 Kabupaten/Kota terkaya di Indonesia, tetapi listrik sebagai kebutuhan belum seutuhnya dapat dinikmati masyarakat kepulauan secara khusus.
“Padahal sejak tahun 2013 sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa akan ada komunikasi secara intens dengan PLN, Pemprov Jatim, SKK Migas dan Pemkab Sumenep sendiri. Tetapi sejauh ini belum ada realisasi secara signifikasn dari proyek pengadaan listrik untuk masyarakat kepulauan Sumenep,” jelas Kayyis.
Berdasar itulah, menurut Kayyis FP MK Malang sudah merumuskan draft dan item-item rekomendasi kepada DPRD Sumenep dan Pemkab Sumenep yang memuat poin-poin aspirasi masyarakat kepulauan. Tidak terkecuali pengadaan listrik untuk masyarakat kepulauan.
“Kita sudah merumuskan draft rekomendasi tentang paradigma pembangunan berbasis kerakyatan kepada pemerintah Kabupaten Sumenep yang salah satunya juga mengatur dan mendesak pemerintah Sumenep untuk serius dan berkomitmen untuk secepat dan sesegera mungkin terkait pengadan listrik bagi masyarakat kepulauan yang dimulai secara bertahap,” pungkasnya.
(sus/fer)
