Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Dalam negeri, Mahfud MD dan sederet tokoh dalam acara "Musyawarah Besar 4 Masyarakat Madura se-Indonesia di Bangkalan, Madura. [Foto:Ferry Arbania/Maduraexpose.com]

Jakarta, Maduraexpose.com- Gagasan Deklarasi Provinsi Madura oleh Panitia Persiapan Provinsi Madura (P4M) mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan. Rencana ini dinilai hanya untuk mengakomodir ambisi segelintir elit-elit politikyang mengatasnamakan keinginan sebagian besar masyarakat Madura. Pasalnya, sejumlah tokoh dan kalangan dengan tegas menolak deklarasi ini yang rencananya akan diselenggarakan 10 November mendatang.

Mohammad Kayyis AR, Koordinator Wilayah Front Pemuda Madura Kepulauan (Korwil FP MK) Cabang Malang, mengutuk keras rencana Deklarasi Provinsi Madura oleh P4M. Bagi Kayyis, langkah ini hanya cermin arogansi sebagian elit-elit politik yang ingin mengambil kesempatan dari isu Provinsi Madura.Bahkan ini dikhawatirkan akan berdampak pada ikatan persatuan masyarakat Madura dalam menyikapi isu ini.

“Atas dasar argumentasi ilmiah apa mereka ingin mendeklarasikan Provinsi Madura. Karena bagaimanapun saat ini dapat dilihat bagaimana kondisi empat kabupaten di Madura masih tidak ideal dalam segala aspek untuk memekarkan diri dari Jawa Timur. Belum lagi jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah harus ada tambahan satu daerah otonom untuk mencukupi syarat minimal menjadi Provinsi Madura misalnya,” tutur Kayyis pada Sabtu (06/11/2015).

Bagi Kayyis, jika dikaji dari aspek Indeks Pembangunan Madusia (IPM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) empat kabupaten di Madura masih terbilang sangat rendah. IPM kabupaten di Madura misalnya, rata-rata hanya 6,2. Sehingga jika Madura menjadi provinsi maka akan menambah beban pemerintah dalam membiayai besarnya kebutuhan birokrasi. Bahkan, rata-rata PAD empat kabupaten di Madura pada tahun 2014 masih di angka 125 miliar. Belum termasuk persoalan lain seperti tingginya angka kemiskinan, buta huruf dan angka putus sekolah.

“Sehingga kan sangat tidak masuk akal jika sekarang Madura menjadi provinsi. Kaji dong undang-undangnya tentang pemekaran daerah. Lihat juga dong dinamika dan realitas kehidupan masyarakat Madura. Jangan asal mau deklarasi. Jadi praktisnya, ini deklarasi yang terlalu terburu-buru,” tambah Kayyis.

Menurut Kayyis, saat ini seluruh Koordinator Wilayah FP MK yang meliputi Malang, Surabaya, Jogya, Jakarta, Bondowoso, dan Madura sudah mengkonsolidasikan dan koordinasi tentang sikap tegas organisasidan satu sikap menolak Deklarasi Madura Provinsi. Tentu dengan berbagai bacaan secara matang terhadap kondisi riil Madura saat ini. Mulai dari aspek kesiapan secara fisik dan sosiologis.

“Pak Ketua Umum (Asep Irama) sudah menginstruksikan kepada seluruh Korwil FP MK sekaligus instruksi Ketum menjadi sikap organisasi, bahwa menolak Deklarasi Madura Provinsi yang akan diselenggarakan P4M. Tentu rujukannya adalah pertimbangan-pertimbangan rasional yang disampaikan seluruh Korwil FP MK,” jelas Kayyis.

Bahkan Kayyis juga menyatakan siap berdialog secara terbuka dengan P4M tentang ke-Madura-an tentang rencana Deklarasi Madura Provinsi. Dialog ini dimaksudkan secara upaya duduk bersama-sama membicarakan tentang masa depan Madura. Karena bagaimanapun tanggung jawab Madura adalah tanggung jawab bersama.

“Salah satu hasil koordinasi dalam rapat bersama seluruh jajaran Korwil FP MK adalah kesiapan FP MK untuk berdialog secara terbuka dengan P4M. Jadi jangan sepihak dong mengambil keputusan. Karena ini berkaitan dengan masa depan Madura dan kepentingan hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

(ais/fer)

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM