JAKARTA (MADURA EXPOSE)— Dugaan bahwa ada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang turut bermain dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, patut diwaspadai. Pasalnya, pejabat negara sejatinya tidak boleh ikut campur dan memihak pasangan tertentu dalam hajatan politik yang akan diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember mendatang. Demikian disampaikan Asep Irama, Ketua Umum Front Pemuda Madura Kepulauan (FP MK).
Asep mengatakan, bahwa temuan FP MK akan terus didalami dan dikaji secara komprehensif, untuk memastikan seberapa besar keterlibatan oknum BPK tersebut. Jika sudah ada titik terang, lanjut Asep, FP MK siap membuka ke publik seperti apa bentuk intervensi serta siapa oknum BPK yang turut bermain.
“Kami mencium bau keterlibatan dan intervensi pejabat negara (BPK.Red) dalam penyelenggaraan Pilkada Sumenep. Ini masalah serius yang harus disadari oleh penyelenggara, sebab pejabat negara sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak boleh ikut campur dan memihak salah satu pasangan calon, termasuk dalam Pilkada Sumenep,” ujar Asep di Kantor FP MK Pusat, Jakarta, pada Kamis (27/11/2015).
Asep meminta, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumenep dapat menindaklanjuti temuan FP MK. Sehingga dapat diusut apakah memang ada pelanggaran hukum atau tidak. Jika ada bukti yang memperkuat bahwa ada pelanggaran hukum, maka bagi Asep, oknum BPK dimaksud dapat diproses secara hukum dan dapat diberhentikan dari jabatannya.
“Kami berharap bahwa KPU dan Panwaslih harus betul-betul serius mengontrol dan mengawasi jelang dilaksanakannya Pilkada Sumenep. Sehingga pilkada nanti benar-benar berjalan di atas jalur keadilan dan kejujuran. Termasuk mengusut dugaan keterlibatan pejabat BPK,” lanjut Asep.
Pada sisi lain, Asep juga menjelaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal proses Pilkada Sumenep. Peran masyarakat tidak sekedar menyalurkan hak politiknya pada pilkada nanti, tetapi juga masyarakat berkewajiban memberikan pengawasan pra dan pasca pelaksanaan pilkada.
“Inilah masyarakat politik yang baik. Tidak hanya datang waktu pemungutan suara, tetapi juga berperan secara aktif dalam melakukan fungsi pengawasan sebelum dan sesudah pelaksanaan,” pungkas Asep.
Pilkada Sumenep hanya diikuti dua pasangan calon. Abuya Busyro Karim-Achmad Fauzi, yang merupakan pasangan petahana dan diusung PDI-P, PKB dan Nasdem. Sedangkan lawannya, Zainal Abidin-Dewi Khalifah diusung delapan partai politik sekaligus, yaitu PPP, PKS, PAN, Hanura, Gerindra, Demokrat, Golkar dan PBB.
Ketua Umum FP MK Asep Irama saat memberikan sambutan dalam acara Seminar dan Dialog Terbuka tentang ‘Raperda Migas Sumenep dan Prospek Tambang Migas di Madura’ di Hotel Suramadu, Sumenep, Madura pada Sabtu, (11/07/2015).
(Aiz/Fer)
