Fahri Hamzah dan Fadli Zon bergabung dengan demonstran 4 November. (sindonews.com)

Penggunaan UU 30/2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menjadi dasar pencegahan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Fahri tidak setuju dengan pendapat pakar hukum Yusril Ihza Mahendra bahwa kewenangan KPK mencekal seseorang yang masih dalam status saksi adalah sesuatu yang diberikan oleh UU, yang dibuat oleh DPR bersama Presiden.

Fahri tegaskan, UU tentang Keimigrasian mengamanatkan bahwa pencekalan hanya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka.

“Kenapa melempar itu kepada undang-undang KPK, kalau itu undang-undang tertinggi di republik ini, saya mohon maaf saya tidak sependapat dengan Pak Yusril,” tegas Fahri saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

“KPK harus diikat dengan hukum, dan KPK harus menghormati hukum yang lain,” tambah Fahri

Jika benar argumen Yusril yang mengatakan bahwa KPK memiliki kekhususan, maka menurut Fahri KPK juga dapat mencegah Presiden Joko Widodo untuk bepergian ke luar negeri. Sebab, adik ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo, diduga terlibat dalam kasus suap penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.

“Kalau semua kekhususan itu akan dimiliki oleh KPK, presiden juga bisa dicekal. Karena adiknya sudah diperiksa KPK, cekal saja presiden. Terus nanti ada yang bilang, enggak boleh dicekal karena dia adalah kepala negara. Tapi, KPK kan punya undang-undang khusus. Apa anda mau begitu?” ujar Fahri.

Dia meminta ada pembatasan kewenangan KPK. Desakannya itu berlandaskan Pasal 28 J UUD 1945 di mana setiap warga negara Indonesia wajib menghormati hak asasi orang lain.

“Kalau mau bicara undang-undang, ya undang-undang imigrasi dong. Bukan undang-undang KPK,” tegas Fahri.

[ald/RMOL]