Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURAEXPOSE.COM–Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahri dilaporkan karena dianggap telah melakukan tindakan ilegal saat memutuskan hak angket dalam sidang paripurna, Jumat (28/4).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara terkait langkah Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkannya ke KPK. Fahri menduga sejumlah LSM itu telah ‘kongkalikong’ dengan KPK sehingga menganggap persetujuan angket yang dilakukannya saat rapat paripurna pada (28/4) ilegal.

“Kenapa saya kritik KPK, eh LSM (laporkan saya) saya curiga LSM ini kongkalikong gitu,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5).

Fahri mengaku akan membuka pola relasi LSM-LSM tersebut dengan KPK. Hal ini membuat beberapa LSM melakukan pencitraan terkait penegakan hukum kasus korupsi secara tidak rasional.

“Itu yang saya bilang, nanti saya sendiri kalau diundang dan diperiksa hak angket saya ingin membuka satu pola relasi yang tidak sehat yang tercipta di dalam masyarakat kita,” tegasnya.

Selain itu, Fahri juga mengancam akan membuka pihak-pihak yang diduga mendapatkan dana dengan timbal baik memuji kinerja KPK di ruang publik.

“Nanti saya bisa ungkapkan siapa saja yang mendapatkan dana dan setiap hari memuji KPK. Saya tahu dan ada datanya, termasuk orang-orang yang membatasi kebebasan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan dilakukan lantaran Fahri dianggap telah melakukan tindakan ilegal saat memutuskan hak angket dalam sidang paripurna yang digelar pada Jumat (28/4).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, dalam Pasal 21 UU Tipikor jelas disebutkan setiap orang yang menghalang-halangi atau mengganggu proses penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi.

HotNews:  PKS Protes Penghapusan Label Halal Produk Impor

“Kita melihat tindakan Fahri Hamzah dalam upaya membenarkan hak angket itu tindakan yang ilegal, karena ditujukan untuk menggangu kinerja KPK. Jadi itu masuk pasal obstruction, menghalang-halangi,” kata Feri dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, (2/5).

Dikatakan Feri, atas dasar itu masyarakat sipil dan akademisi melaporkan Fahri dengan dugaan telah melakukan pelanggaran pasal 21 UU Tipikor. Bahkan, tindakan Fahri saat memimpin sidang dinilai sebagai obstruction of justice.

“Ke KPK agar KPK menganggap ini sebagai sebuah pasal obstruc. Jadi apa saja tindakan yang menghalangi penegakkan hukum itu bisa dikenakan pasal Obstrucion of justice,” ujar dia.

[ded/mdk]