MaduraExpose.com — Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), melalui Departemen Hukum Tata Negara, Pandekha, dan Constitutional Law Society (CLS), menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Notonagoro Public Lecture” yang berfokus pada tema “Filosofi Negara dan Demokrasi”.
Acara ini, yang berlangsung di Ruang Auditorium Gedung B FH UGM, menjadi gerbang intelektual bagi 1.008 mahasiswa baru mata kuliah Ilmu Negara (Reg) dan General Theory of State (IUP), yang diwajibkan untuk hadir secara langsung.
Membuka Dialektika Lewat Nalar Kebangsaan
Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Moechtar, S.H., LL.M., dalam sambutannya menekankan signifikansi kuliah umum ini sebagai fondasi fundamental dalam memahami filsafat negara. Zainal memperkenalkan narasumber utama, Rocky Gerung, sebagai seorang filsuf, akademisi, dan pemerhati sosial yang dikenal dengan konsistensi kritiknya.
“Kuliah ini menjadi pintu masuk untuk memahami dasar-dasar filosofi negara,” ujar Zainal. Ia juga mengumumkan bahwa diskursus ini akan berlanjut dengan menghadirkan Anies Rasyid Baswedan pada pekan berikutnya.
Sementara itu, Dr. Yance Arizona, S.H., M.A., M.E., menjelaskan bahwa pemikiran Notonagoro yang menjadi inspirasi acara ini bukan sekadar kajian teoretis. “Mahasiswa baru harus memahami bahwa filsafat negara adalah landasan dalam membangun demokrasi,” terang Yance, menekankan bahwa pemahaman ini esensial untuk mengkritisi dan mengembangkan tata kelola negara.
Falsifikasi: Kunci Dinamika Demokrasi yang Hidup
Dalam pemaparannya, Rocky Gerung membawa audiens pada inti filsafat ilmu dengan menyoroti konsep falsifikasi yang dicetuskan oleh Karl Popper. Menurutnya, negara, yang sering kali dipahami sebagai produk kebijakan publik, harus selalu tunduk pada pengujian kritis.
“Falsifikasi adalah inti dari dialektika agar demokrasi hidup,” tegas Rocky. Ia menjelaskan bahwa falsifikasi berbeda dari verifikasi. Jika verifikasi berupaya membuktikan suatu teori itu benar, maka falsifikasi justru berani mencari bukti untuk menyangkalnya. Proses ini menjadi krusial dalam menjaga vitalitas demokrasi, sebab ia memastikan bahwa sistem dan pemikiran politik tidak pernah berhenti berevolusi dan terbuka terhadap kritik yang membangun.
Sesi tanya jawab yang penuh antusiasme menjadi bukti keberhasilan acara ini dalam membuka ruang dialog. Rangkaian Notonagoro Public Lecture ini akan dilanjutkan pada 26 Agustus 2025, dengan pembahasan tentang masa depan pemerintahan dalam negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
