Dilema Sang Advokat: Raosi Samorano di Persimpangan Mafia Tembakau dan Integritas Publik

SUMENEP, MaduraExpose.com — Penunjukan pengacara kondang Raosi Samorano sebagai kuasa hukum dan wakil ketua Paguyuban Pengusaha Rokok (PPRS) Sumenep telah memicu perdebatan sengit, menggali isu-isu krusial seputar etika profesi, potensi konflik kepentingan, dan peran mafia ekonomi dalam industri tembakau.

Dalam narasi ini, Raosi bukan hanya seorang advokat, melainkan figur sentral yang berada di persimpangan jalan antara kepentingan bisnis, kekuasaan politik, dan tuntutan moral.

Dari perspektif ilmu hukum, kehadiran Raosi dalam PPRS, sementara ia juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pengusaha Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (P2APHT) dan Tenaga Ahli Bupati, menciptakan kondisi yang berpotensi menjadi konflik kepentingan yang masif. Praktisi hukum terkemuka memahami bahwa seorang advokat harus menjaga independensinya.

Namun, dalam kasus ini, peran ganda Raosi menempatkannya pada posisi yang sangat rentan. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana seorang yang memiliki akses langsung ke kebijakan pemerintah daerah dapat mewakili kepentingan sektor swasta tanpa mengorbankan integritas publik?

Kritik tajam dari aktivis MPR, Nauval, yang mengingatkan Raosi agar tidak menjadi “tameng” bagi pengusaha nakal, bukanlah sekadar tuduhan, melainkan sebuah analisis mendalam terhadap tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks ini, Nauval berperan sebagai kontrol sosial, mendeteksi potensi mafia ekonomi yang kerap menyusup ke dalam lingkaran bisnis untuk merusak sistem. Dunia bisnis tembakau, seperti yang dipahami oleh para ahli agribisnis dan ekonomi, adalah ladang subur bagi praktik-praktik curang, mulai dari manipulasi harga hingga penggelapan pajak. Peringatan Nauval adalah sebuah suluh (metafora yang digunakan Raosi sendiri) yang menerangi potensi bahaya ini.

Raosi, dengan pengakuan jujur bahwa “pemain curang itu selalu ada”, menunjukkan kesadaran akan realitas ini. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana ia akan menavigasi labirin kepentingan ini. Akankah ia mampu menjaga komitmen untuk beroperasi “baik dan legal”? Atau, apakah perannya dalam PPRS akan menjadikannya fasilitator bagi praktik-praktik ilegal?

Publik Sumenep kini menanti jawaban dari aksi nyata. Kisah Raosi Samorano adalah sebuah kasus studi menarik tentang bagaimana seorang individu berusaha menjaga akuntabilitas di tengah tekanan dari berbagai pihak. Ujian sesungguhnya bukan lagi pada legalitas penunjukannya, melainkan pada moralitas dan konsistensinya dalam menjaga marwah profesi dan kepercayaan masyarakat. [*]