Sumenep–Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, di demo Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terkait Pengisian Jabatan pimpinan tinggi (JPT) Senin, (17/02/ 2020)

Mereka menuntut berapa persoalan terkait pengisian JPT yang dinilai menyalahi aturan. Aksinya meminta DPRD diminta melakukan controling dengan kenaikan jabatan disinyalir terjadi jual beli.

Paslanya, indikasi jual beli jabatan tersebut, menjadi dasar dan meminta DPRD segera membentuk panitia khusus (Pansus).

Ketua IMM Sumenep, Misbahul Umam, menyampikan, bahwa terkait pengisian jabatan dilingkungan Sumenep ada indikasi jual beli jabatan. Bahkan hal itu mereka sudah punya bukti kuat.

“Ingat uang itu bukan uang nenek moyang mereka, tapi uang rakyat,” katanya dalam orasinya.

Selain itu juga, meminta KASN untuk segera melakukan observasi langsung ke Kabupaten Sumenep perihal semerautnya pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di kota sumekar telah cacat hukum.

Meminta DPRD Kabupaten Sumenep yang tupoksinya sebagai lembaga controling untuk bersikap Kooperatif dalam kasus ASN di Kabupaten Sumenep

DPRD Sumenep harus segara bergerak cepat dengan membuat tim Pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN di Kabupaten Sumenep

“Kami juga meminta, Kejari dan kepolisian Kabupaten Sumenep harus bersih dari praktek korupsi, sehingga lebih profesional dalam bertugas memberantas korupsi di Kabupaten Sumenep tanpa pandang bulu, posisi atau Jabatan,” tegasnya.

Ketua DPRD, Sumenep, Hamid Ali Munir, keluar di tengah tengah para pendemo, menjawab pertanyaan IMM, bahwa kebiasaan setiap pagi ngantor, ketua DPRD selalu mempertanyakan surat surat. “Tolong surat surat mana, saya tanyakan ke ajudan, setelah dibaca surat itu sudah turun ke komisi I,” ungkapnya.

Sedangkan, lanjut Hamid, Ketua DPRD hanya mendisposisi surat yang dilayangkan oleh mahasiswa, ke Komisi I. “Silahkan teman teman loby ke komisi I, hanya Allah yang tau,” ungkapnya dengan singkat.

Selain itu, ketua DPRD menyampaikan, semua pemintaan ini sudah ada mekanismenya dan aturannya, sebab di DPR ini ada 7 fraksi. “tujuh fraksi ini yang akan membawai aspirasi teman teman mahasiswa, kami akan menindahlanjuti ke komisi I,” ucapnya.

Namun, Ketua DPRD, terpancing dengan pertanyaan Mahasiswa, apakah anggota komisi I ada. Ketua DPRD terlihat menjawab dengan nada emosi.

“Saya dari tadi pagi sudah disini mas, tapi temen temen tidak ada, tugas saya hanya sebagai ketua DPRD, ketua DPR bukan sebagai kepala dinas, ini lembaga politis kawan,” ungakapnya.

Akan tetapi, kata Hamid, jangan semua permasalahan semua kepada kami, karena yang disampaikan sudah apa adanya. “Jangan semua permasalahan kepada kami, apa adanya saya sampaikan, saya tidak tau,” jawabnya dengan emosi.

(Asm/Red)

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM