MADURAEXPOSE.COM—Entah apa alasannya, Bupati Sumenep A.Busyro Karim belum berani menemui para aktivis yang tergabung dalam gerakan mahasiswa melawan korupsi (geramsi).

“Kami sudah yang ketiga kalinya datang kesini untuk mendesak Bupati Busyro Karim menemui kami dan bisa menjelaskan persoalan DBH migas secara transparan. Tapi sampai detik ini Bupati tidak berani menampakkan batang hidungnya,” ujar Imam Arifin, Ketua Geramsi Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu 19 Oktober 2016.

Mahasiswa pengunjuk rasa mengaku kecewa karena hanya ditemui ole Sekda Hadi Sutarto, yang selama ini terkesan hanya menjadi pelengkap derita Pemkab, karena tidak sedikitpun berupaya mempertemukan Bupati dengan para mahasiswa yang berunjuk rasa.

“Ironisnya lagi, Pak Sekda ini hanya sok seperti pahlawan kesiangan yang selalu mewakili bupati menemui pengunjuk rasa. Sementara dia sendiri (Sekda) tidak berani menjelaskan soal DBH migas,” imbuhnya mendaskan.

Masih menurut Imam, saat menemui pengunjuk rasa, Sekda Hadi Sutarto selalu menyembunyikan informasi penting soal DBH migas yang nota bene hak publik yang harus dibeberkan secara transparan.

“Dalam kesempatan ini pula, Pak Sekda yang menemui kami, justru seolah-seolah tidak tau menahu terkait realisasi dana bagi hasil migas di sumenep. Arah pembicaraan dia malah di alihkan,”tandasnya lagi.
p_20161019_094629
Sementara Hazmi, yang turut mendampingi pulhan aktivis Mahasiswa Geramsi, mengancam akan melaporkan persoalan migas tersebut keranah hukum.

“Kalau begini cara pemerintah Sumenep, maka kami pastikan semua skandal korupsi Bupati Sumenep akan kami angkat ke publik dan akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib , agar semunya tau, betapa bobroknya Bupati dalam konteks pengelolaan DBH migas,”ancamnya dengan nada serius.

Hasmi juga menyindir sikap masa bodoh Sekda Sumenep yang selalu memberikan penejelasan yang terkesan “ngalor ngidul” dan mengarah pada pengalihan masalah.

“Sangat aneh, kalau sekelas Sekda juga pura-pura bingung ketika dminta penjelasan, berapa realisasi DBH migas dari tahun 2010 sampai tahun 2015.” sambungnya lagi dengan penuh emosi.

Sementara Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi, saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, permintaan mahasiswa pengunjuk rasa terkait data DBH migas, pihak Pemkab sudah memperisapkan apa yang diinginkan oleh mahasiswa pengunjuk rasa.

“Apa yang diinginkan teman-teman mahasiswa suda dipersiapkan pak Sekda agar diperjelas secara detail mengenai DBH ini,” ujar Achmad Fauzi, Wakil Bupati Sumenep, Kamis 20 Oktober 2016.
20161019_095523
[Zalwi/Ferry]

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM