Bupati Sumenep Kaji Rencana Pemberian Bantuan Akibat Dampak Kenaikan BBM

Sumenep (Maduraexpose.com)- Bupati Sumenep Achmad Fauzi,SH,MH akan mengkaji secara serius pemberian bantuan yang sudah diinstruksikan pemerintah pusat sebagai “kompensasi” kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

Bupati Fauzi membeberkan, adanya dampak kenaikan BBM pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah agar mengalokasikan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebagai subsidi sektor transportasi yakni melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Merespon instruksi tersebut Bupati Fauzi akan segera melakukan penyesuaian-penyesuaian. Hal itu menjadi penting, mengingat aturan dari pemerintah pusat tersebut baru disampaikan melalui Rapat Pengendalian Pengendalian Inflasi Daerah Dampak Kenaikan BBM secara virtual, Senin 5 September 2022 lalu.

“Pusat meminta Pemerintah Daerah mengalokasikan dua persen dari DAU untuk bantuan sosial bagi masyarakat sebagai salah satu cara untuk pengendalian inflasi imbas kenaikan BBM,” imbuh Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep ini.

Orang nomor satu di Kabupaten Sumenep itu menambahkan, aturan terbaru dari pemerintah pusat itu, lanjut Bupati Fauzi, perlu dilakukan pengkajian dan penyesuaian-penyesuaian agar bisa ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin.

“Jadi,sesuai arahan dari pemerintah pusat bantuan sosial untuk masyarakat ini dapat direalisasikan pada Oktober hingga Desember 2022 mendatang,” tandasnya.

Bupati Fauzi menerangkan secara detail, dengan adanya aturan baru pasca kenaikan BBM, pihaknya meminta maaf jika sebagian dana yang sudah dialokasikan terjadi perubahan. Pihaknya berharapTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mampu melihat sumber-sumber lain yang dapat digunakan dalam membantu masyarakat dengan memanfaatkan alokasi dua persen dari DTU tersebut.

“Pemkab Sumenep akan membelanjakan sisa anggaran dari Dana alokasi umum (DAU) sebesar dua persen sekitar Rp 6 miliar,” pungkasnya. [fer]