Anggota DPRD Desak APH Jerat Bandar Narkoba, Soroti Indikasi ‘Kebal Hukum’ di Kepulauan

SUMENEP, Madura Expose – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, melontarkan desakan tegas kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak jaringan peredaran narkotika di wilayah kepulauan, khususnya Masalembu, secara profesional dan tanpa pandang bulu. Juhairi menekankan pentingnya menjerat aktor intelektual di balik peredaran barang haram tersebut, bukan sekadar para pengguna.

Dalam pernyataannya, politikus muda ini menyoroti tren penindakan yang dinilai timpang. Menurutnya, selama ini operasi penegakan hukum cenderung fokus pada penangkapan pengguna, sementara dalang atau bandar yang diduga kuat menjadi motor penggerak distribusi narkotika seolah tak tersentuh oleh hukum.

“Penindakan harus diarahkan kepada pengedar dan bandar sebagai aktor utama penyebaran. Jika mereka dibiarkan bebas, upaya pemberantasan narkoba akan tereduksi menjadi formalitas belaka,” tegas Juhairi. “Pola penggerebekan yang hanya menjaring pengguna, sementara bandar di balik distribusi sabu-sabu justru terkesan kebal hukum, ini sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan besar.”

Lebih lanjut, Juhairi juga melayangkan peringatan keras terhadap kemungkinan adanya kolusi atau keterlibatan oknum aparat dalam melindungi jaringan narkotika. Ia menegaskan bahwa setiap indikasi keterlibatan oknum harus diusut tuntas demi menjaga integritas institusi dan keadilan hukum. “Kita butuh tindakan nyata, bukan sekadar simbolik. Generasi muda adalah taruhannya,” ujarnya.

Untuk mewujudkan pemberantasan yang efektif, Juhairi mendesak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep untuk mengedepankan transparansi. Ia meminta aparat penegak hukum berani membuka identitas para bandar besar yang selama ini belum tersentuh. Hal ini, menurutnya, krusial untuk memastikan pemberantasan narkoba di kepulauan berlangsung secara masif dan menyeluruh, dari hulu ke hilir. [zon/gim/dbs]