Rekayasa Insentif dalam Struktur Cukai: Analisis Ekonomi Hukum Terhadap Kebijakan “Layering” Rokok Ilegal

MaduraExpose.com– Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah lapisan (layer) tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menandai pergeseran paradigma dalam kebijakan fiskal Indonesia. Alih-alih menggunakan pendekatan represif murni, pemerintah mencoba menggunakan instrumen ekonomi untuk melakukan formalisasi ekonomi informal (rokok ilegal).

1. Perspektif Law and Economics: Rasionalitas Pelaku Ilegal

Dalam teori ekonomi hukum (Rational Choice Theory), pelaku usaha rokok ilegal bertindak berdasarkan kalkulasi biaya dan manfaat (cost-benefit analysis). Mereka memilih jalur ilegal karena selisih harga (disparitas) antara rokok bercukai dan non-cukai sangat lebar akibat tingginya tarif di layer bawah saat ini.

Penambahan lapisan tarif baru bertujuan untuk menciptakan titik keseimbangan baru (equilibrium). Dengan menyediakan tarif yang lebih terjangkau bagi produsen skala kecil/rumahan, pemerintah sedang menurunkan “biaya kepatuhan” (compliance cost). Secara teoritis, jika biaya untuk menjadi legal lebih rendah daripada risiko denda atau penyitaan, maka pengusaha rasional akan beralih menjadi legal.

2. Struktur Tarif sebagai Instrumen Eksternalitas

Secara finansial, cukai adalah pajak atas konsumsi barang yang memiliki eksternalitas negatif (sin tax). Namun, sistem layering di Indonesia sering kali menjadi celah bagi perusahaan besar untuk melakukan tax avoidance dengan cara membatasi produksi agar tetap berada di tarif rendah.

• Tujuan Penambahan Layer: Menciptakan “pintu masuk” bagi UMKM rokok ilegal agar masuk ke dalam sistem perpajakan negara.

• Dampak Keuangan Negara: Potensi perluasan basis pajak (tax base). Meski tarif di layer baru mungkin lebih rendah, volume pajak secara total diproyeksikan meningkat karena konversi barang ilegal (0%) menjadi legal (>0%).

3. Ketegasan Hukum Sebagai Bentuk Deterrent Effect

Pernyataan Menkeu yang mengancam akan “menghantam” pelanggar setelah aturan baru keluar adalah penerapan prinsip Deterrent Effect (efek getar) dalam ekonomi hukum.

Dalam model penegakan hukum ekonomi Gary Becker, kepatuhan dipengaruhi oleh:

1. Besarnya sanksi.

2. Probabilitas tertangkap.

Dengan memberikan “jalur legal” terlebih dahulu, pemerintah secara moral dan hukum memiliki legitimasi lebih kuat untuk memperketat pengawasan. Penambahan layer ini berfungsi sebagai periodisasi pengampunan (amnesti) terselubung. Setelah opsi murah disediakan, maka ketidakpatuhan tidak lagi dianggap sebagai masalah ekonomi, melainkan murni pembangkangan hukum yang layak mendapatkan sanksi maksimal.

4. Efisiensi Administrasi dan Distorsi Pasar

Berdasarkan PMK No. 192/2020, saat ini terdapat delapan lapisan tarif. Penambahan layer baru berisiko menambah kompleksitas administrasi. Secara ekonomi, struktur cukai yang terlalu kompleks dapat memicu:

• Down-trading: Konsumen berpindah ke rokok yang lebih murah, bukan berhenti merokok.

• Market Distortion: Persaingan antar pabrikan yang berbeda layer menjadi tidak sehat.

Kesimpulan: Menimbang Trade-off Fiskal

Kebijakan Menteri Purbaya adalah sebuah eksperimen ekonomi perilaku dalam ruang lingkup hukum fiskal. Keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa jauh tarif baru tersebut mampu mengakomodasi struktur biaya produksi rokok ilegal tanpa merusak target penerimaan negara secara keseluruhan.

Hukum di sini bertindak sebagai fasilitator pasar (market facilitator) sebelum akhirnya berubah menjadi instrumen pemaksa (enforcement tool) yang absolut.