MADURA EXPOSE.– Dianggap lemahnya penanganan hukum di Polda Jatim terkait kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh FM Valentina,Aliansi Mahasiswa Universitas Sunan Giri (Unsuri) Waru, Sidoarjo, Jawa Timur serbu Mapolda Jatim, Senin (7/12) lalu.

Kasus yang sudah satu tahun lebih belum juga kelar ini diminta oleh Aliansi Mahasiswa Unsuri untuk segera diselesaikan dengan memberi kepastian hukum. Kasus yang berawal dari penarikan sejumlah uang direkening Dr Hardi Soetanto dimasukan dalam rekening FM Valentina sebesar 500 juta, secara tanpa hak. Sedang sisa uang bunga yang ada direkening tersebut sebesar Rp 14.611.095 hingga berujung pada penutupan rekening Dr Hardi Soesanto.

Dr Hardi melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ke Polda Jatim dengan laporan Nomor TBL/188/II/2013/UM/JTM tertanggal 22 Pebruari 2013.

Begitu melalui gelar perkara, maka ditetapkan FM Valentina sebagai tersangka, karena telah memenuhi unsure pasal 236 dan cukup bukti. Selanjutnya, pada proses Praperadilan dimenangkan Dr Hardi Soetanto melalui putusan Praperadilan dengan nomor 01/Pra.Per/2014/Pn.Malang tertanggal 14 Januari 2014.

Sementara berkas kasus tersebut dinyatakan sempurna (P21) oleh Kejati Jatim. Sedang penyidik Polda Jatim yang menangani kasus tersebut seharusnya menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejati sesuai pasal 8 Ayat (3b) UU No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Namun sampai 1,5 tahun lebih (sejak P 21) Polda Jatim menahan kasus ini dan tidak menjalankan putusan Praperadilan.

“Harapan kami kejaksaan yang sudah mem-P21-kan kasus itu harus menagih berkas yang tidak kunjung dikirimkan oleh Polda Jatim. Jangan sampai Kejaksaan mengembalikan berkas FM Valentina yang sudah P 21,” pinta koordinator unjukrasa, M Miftakul Huda.

Terkait dengan kasus itulah, maka Aliansi Mahasiswa Unsuri mendesak Polda Jatim untuk segera menyerahkan berkas dan kelengkapan berkas perkara yang sudah P21 (sempurna). Mereka minta Kapolda untuk tidak melakukan konspirasi dengan tersangka.

Mendesak Polda Jatim segera menjemput paksa tersangka dalam contoh kasus tersebut untuk mendukung dan meminta serta mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati) untuk menagih berkas dan kelengkapan perkara yang sudah P21 agar segera ditindaklanjutinya. Jika tuntutan itu tercapai, maka pasti akan terjadi penegakan hukum yang adil.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

(red/ipj)