Gurita Korupsi Kuota Haji: Giliran Bos Travel Jawa Timur Dipreteli KPK

SUMENEP, MADURA EXPOSE – Gelombang penyidikan skandal korupsi kuota haji periode 2023-2024 kian menderu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton memeriksa sembilan petinggi biro penyelenggara haji di Jawa Timur dan Jakarta, Kamis (9/4/2026). Langkah ini menandai babak baru penelusuran aliran dana haram yang sebelumnya telah menyeret eks Menteri Agama ke ruji besi.

Secara teoretis, dalam perspektif Administrasi Publik, karut-marut tata kelola kuota haji ini merupakan bentuk nyata dari administrative maladministration yang terstruktur. Ketika diskresi pejabat publik tidak lagi dipandu oleh standar operasional prosedur (SOP) yang transparan, maka yang terjadi adalah perburuan rente (rent-seeking) yang merugikan hak-hak konstitusional calon jemaah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan secara paralel di dua lokasi strategis: Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Di Jawa Timur, penyidik menyasar para manajer operasional dan direktur keuangan dari sejumlah perusahaan travel ternama, mulai dari PT Amsa Nur Indah Mandiri hingga PT Tiga Cahaya Utama.

Kasus ini bukan sekadar angka di atas kertas. Dengan audit BPK RI yang mencatat kerugian negara sebesar Rp622 miliar, skandal ini mencerminkan rapuhnya sistem pengawasan internal di kementerian terkait. Penahanan Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya sejak Maret lalu seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi total terhadap birokrasi penyelenggaraan ibadah haji, agar tidak lagi menjadi ladang bancakan para elite. [dbs/gim/red]