Ada Apa dengan Poligami, Mengapa Dihebohkan Lagi?

0
69

Oleh:

Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

KAMIS (30/9/2021) pagi, sejumlah media massa online di Indonesia bukan hanya diramaikan oleh berita tentang sejarah kekejaman PKI, tetapi juga diwarnai dengan berita tentang imbauan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang poligami. Berita anjuran poligami itu beredar secara viral di sejumlah group WA. Bahkan menjadi berita yang banyak mendapat tanggapan. Tetapi, tiba-tiba, petang harinya, beredar berita baru, bahwa: “Dewan Syariah PKS Cabut Anjuran Poligami!” (selengkapnya https://news.detik.com/…/dewan-syariah-pks-cabut…).

Disebutkan dalam berita itu, bahwa Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Surahman Hidayat, mencabut Tazkirah Nomor 12 tentang Solidaritas Terdampak Pandemi yang salah satu poinnya anjuran berpoligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu. PKS meminta maaf karena telah membuat gaduh politik dengan adanya program tersebut.
“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota, dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia,” kata Surahman dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

Surahman menjelaskan, PKS saat ini ingin berfokus pada penanganan pandemi. Bagi PKS, fokus saat ini adalah ingin meringankan beban ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi, terutama anak-anak yatim.

“Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi,” ujarnya. Surahman menegaskan, PKS terus menyukseskan program penanganan pandemi dengan membagikan 1,7 juta paket sembako bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi.

“Saatnya kita turun tangan dengan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya. PKS sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat. PKS juga berterima kasih atas kritik dari publik terkait program dan anjuran yang dilakukan PKS.

“PKS mengucapkan terima kasih atas masukan, kritik, dan saran dari semua pihak; dan ini merupakan bentuk perhatian yang besar dari publik terhadap jalannya organisasi partai ini,” pungkasnya.
*****

Jika ditelaah, tidak ada yang salah dengan imbauan PKS tentang anjuran poligami itu. Toh, anjuran itu ditujukan kepada orang yang mampu, dalam rangka menolong orang yang kesusahan. Apa salahnya dengan imbauan semacam itu? Dan mengapa PKS merasa perlu untuk mencabutnya?

Sikap pimpinan PKS yang mencabut imbauan poligami itu tampaknya disebabkan kuatnya kritik terhadap hal itu. Maklum, di zaman kini, gelombang penolakan terhadap poligami dikaitkan dengan program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan. Poligami dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan.

Dan memang, inilah alasan PKS untuk mencabut anjuran poligami itu: “Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota, dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia.”

Jadi, ada hati yang terluka oleh imbauan poligami tersebut. Hati siapakah yang luka? Wallaahu A’lam bish-shawab.
Dalam catatan sejarah, perdebatan tentang poligami telah ikut mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Bahkan, sebelum kemerdekaan RI, perdebatan soal ini pun sudah mencuat. Pada tahun 1937, seorang cendekiawan Muslim Indonesia bernama Mr. Yusuf Wibisono, menulis sebuah buku berjudul “Monogami atau Poligami: Masalah Sepanjang Masa”.

Yusuf Wibisono sendiri tidak berpoligami. Ia adalah seorang tokoh Masyumi, tokoh ekonomi, keuangan dan perbankan. Dia pernah menjadi menteri keuangan pada 1951-1952. Hidupnya sangat bersahaja. Hingga istrinya meninggal, dia tidak punya rumah pribadi.

Perdebatan soal poligami mencuat pada tahun 1932, saat Soewarni Pringgodigdo, menulis artikel tentang poligami di Koran ‘Suluh Indonesia Muda’. Ia memberikan kritikan keras terhadap poligami. Menurut Soewarni, poligami adalah hal yang nista bagi wanita, dan bahwasanya Indonesia merdeka tak akan bisa sempurna, selama rakyatnya masih menyukai lembaga poligami.

Mr. Yusuf Wibisono memberikan bukti-bukti ilmiah tentang keunggulan pandangan Islam yang membuka pintu poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sistem ini merupakan ‘jalan tengah’ dari sistem perkawinan kuno yang tidak memberi batasan poligami atau sistem Barat yang menutup pintu poligami sama sekali.

Dalam pengantarnya untuk edisi Indonesia, tahun 1980, Yusuf Wibisono menulis bahwa, “Saya rasa umat manusia akhirnya akan dihadapkan kepada dua pilihan yang tidak bisa dihindari yakni poligami legal atau poligami tidak legal (gelap). Islam memilih poligami legal, dengan pembatasan-pembatasan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan kaum pria, sehingga lembaga poligami ini betul-betul merupakan kebahagiaan bagi masyarakat manusia, di mana dia sungguh-sungguh diperlukan.’’

Yusuf Wibisono mengutip tulisan seorang ilmuwan bernama Leonard yang menulis: “In a great measure polygamy is much more a theoretical than a practical institution. Not one on twenty Moslems has even two wives. In any case it is not the proper and legitimate practice of polygamy, but in the abuse of it that the evil lies.” (Pada umumnya poligami lebih merupakan lembaga teoritis daripada praktis. Tidak ada satu dari duapuluh orang Islam beristri bahkan lebih dari seorang. Setidak-tidaknya keburukannya tak terletak dalam berpoligami menurut hukum, akan tetapi dalam penyalahgunaan poligami).

Poligami adalah bagian dari ajaran Islam. Tetapi penerapannya harus sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan adil dan bijaksana. Presiden Soekarno berpoligami. Banyak perempuan bangga menjadi istri Presiden Soekarno.
Jadi, masalahnya bukan pada soal poligami. Tapi, pada persepsi, tujuan, dan penerapan poligami itu sendiri.

Poligami bukan urusan individu masyarakat. Tetapi, negara pun berkepentingan dengan konsep poligami. Untuk orang-orang yang superhebat seperti Presiden Soekarno, justru poligami membawa kebaikan bagi bangsa. Buktinya, banyak anak Presiden Soekarno yang bangga menjadi anak Bung Karno, dan tidak menolak poligami ayahnya.

Jika Presiden PKS menawarkan diri untuk berpoligami – untuk kemaslahatan umat dan bangsa, serta karena dipaksa oleh istrinya — saya menduga kuat, akan banyak perempuan mendaftar sebagai calon istri Presiden PKS. Jika tidak percaya, silakan dicoba! Wallahu A’lam bish-shawab.*