FAMS Tuding Penyertaan Saham Mahesa Madura Investman di PT WUS Illegal

Sumenep, MaduraExpose.com- Untuk kesekian kalinya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Aktivis Mahasiswa Sumenep mendatangi Komisi II DPRD setempat terkait sejumlah kejanggalan yang berkaitan dengan income PT WUS yang selama ini diduga tidak pernah transparan.

“Termasuk juga penyertaan saham PT MMI yang mencapai 33 persen di PT. WUS, legalitasnya tidak jelas. Apa sudah berdasarkan persetujuan DPRD, Perda atau kongkritnya ijin dari siapa. Ini serba nggak jelas”, ujar Hazmi, Koordinator FAMS usai melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Sumenep, Senin 6 Juli 2015.

Hazmi menduga, masuknya PT MMI dalam penyertaan saham ke PT WUS yang sangat besar, menurut dia, patut dicurigai dan bahkan wajib ditelusuri oleh seluruh pihak terkait, terutama oleh Komisi II yang membidangi masalah ekonomi.

“Kalau masuknya saham MMI tidak jelas, ini sangat merugikan rakyat. Karena selama ini, income dari PT WUS saja tidak jelas, laporan keuangan juga tidak pernah transparan. harusnya, Pemkab Sumenep dapat keuntungan sebesar 75 persen dari hasil kelola migas di PT WUS. Dengan adanya MMI, semuanya menjadi tidak jelas”, tandasnya.

Hazmi juga menyitir UU MD3 pasal 73 terkait kewenangan institusi DPRD Sumenep yang berhak memanggil paksa direktur PT WUS untuk menyampaikan laporan keuangan.

“Karena selama ini PT Wus tidak pernah mahu memberikan laporan keuangan, maka DPRD Sumenep bisa melakukan pemanggilan paksa, dan itu jelas dilindungi UU”, sesalnya.

Aktivis FAMS dengan tegas, mendesak Komisi II DPRD Sumenep untuk segera memanggil lagi Direktur PT WUS guna menanyakan kejelasan status dari PT MMI (Mahesa Madura Investman) yang menjadian bagian dari sistem tata niaga migas di tubuh PT WUS. atas partisipasinya menanam saham di PT WUS

“Apalagi tadi Komisi II DPRD Sumenep mengaku tidak tahu menahu dan tidak pernah ada pemberitahuan terkait keterlibatan PT MMI”, tandasnya.

menyikapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua Komisi II DRPD Sumenep, Masdawi ditemui di ruang kerjanya mengaku siap menindak lanjuti keluhan yang disampaikan aktivis FAMS.

“Nanti usai Ramadhan kami panggil Direktur PT WUS. Biar enak, biar maksimal bahasnya nanti”, ujarnya.

Sementara Juhari, anggota Komisi II dari Partai PPP DPRD Sumenep mengakui, jika sejauh ini, SDM di Komisi II yang berkaitan dengan migas masih perlu dipertajam.

“Masalah ini perlu kami konsultasikan dulu dengan tim ahli. Dengan demikian hasilnya akan lebih memuaskan.Apalagi ini berkaitan dengan masa depan rakyat Sumenep”, ujarnya mengakhiri percakapan singkat dengan MaduraExpose.com.

FERRY ARBANIA