EDITORIAL: Ritual ‘Blusukan’ Menjelang Ramadhan; Skenario Klasik atau Kegagalan Fiskal yang Terencana?

Oleh: Redaksi Madura Expose

SUMENEP – Pemandangan di Pasar Anom, Jumat (13/2/2026), seolah menjadi dejavu tahunan yang membosankan. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, lengkap dengan rombongan Forkopimda dan barisan OPD, kembali melakukan ritual “sidak pasar”. Alasannya klise: memastikan stok pangan aman dan harga stabil menjelang Ramadhan.

Namun, di balik senyum akrab dan jabat tangan di lapak pedagang, muncul pertanyaan agitatif yang menggelitik nalar publik: Kenapa pemerintah selalu terlihat ‘kebakaran jenggot’ justru saat hari besar di depan mata?

Secara fiskal, fenomena lonjakan harga jelang Ramadhan adalah penyakit kronis yang seharusnya bisa diprediksi, bukan malah dihadapi dengan kunjungan seremonial. Menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mendata harga saat tensi pasar sudah mendidih ibarat memadamkan api dengan segelas air.

Rakyat tidak butuh sekadar “keakraban” di lapak pasar. Rakyat butuh kebijakan fiskal yang berani—seperti subsidi transportasi logistik atau intervensi pasar yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum spekulan mulai bermain. Jika pemerintah baru sibuk “mengimbau” pedagang untuk tidak mengambil untung berlebih saat ini, itu artinya pemerintah sedang mengakui kelemahannya dalam mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir.

Bulan suci Ramadhan selalu menjadi panggung politik yang gurih. Blusukan ke pasar adalah konten terbaik untuk membangun citra “peduli rakyat”. Namun, kita harus kritis: Apakah stabilitas harga ini akan bertahan setelah kamera wartawan mati? Ataukah ini hanya upaya meredam “ledakan” keresahan masyarakat agar kondusivitas politik tetap terjaga?

Bupati Fauzi mengancam akan menindak tegas pedagang yang menjual di atas kewajaran. Pertanyaannya: Siapa yang menentukan “kewajaran” itu jika di tingkat distributor besar harga sudah mencekik leher? Jangan sampai pedagang kecil yang jadi “tumbal” pencitraan, sementara mafia pangan tetap tidur nyenyak di singgasananya.

Ramadhan adalah bulan penuh barakah, bukan bulan untuk menoleransi ketidakmampuan birokrasi dalam menjaga perut rakyat. Kita menuntut lebih dari sekadar kunjungan berkala. Kita butuh jaminan bahwa inflasi tidak akan menggerus isi dompet warga Sumenep yang sudah kembang kempis.

Sudah saatnya TPID bekerja dengan data real-time, bukan data laporan evaluasi yang hanya berakhir di atas meja kerja. Jika harga tetap melambung, maka kunjungan ke Pasar Anom tadi pagi tak lebih dari sekadar “wisata politik” di tengah penderitaan fiskal rakyat. [*]