Menkes Menuju Sumenep, Antisipasi Wabah Campak

Terbit: 28 Agustus 2025 | 04:09 WIB

JAKARTA, MaduraExpose.com — Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan rencana kunjungannya ke Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, untuk memantau langsung penanganan wabah campak yang tengah terjadi. Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah pusat atas lonjakan kasus penyakit yang seharusnya bisa dicegah.

 

“Rencananya besok pagi saya ke Sumenep,” ujar BGS, sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

 

Menurut BGS, kasus campak dapat dicegah sepenuhnya melalui imunisasi rutin. Namun, pandemi COVID-19 yang mengganggu jadwal vaksinasi anak telah memicu kembalinya penyakit ini. Data Kemenkes menunjukkan, hingga minggu ke-32 tahun 2025, tercatat 1.944 kasus suspek campak di Sumenep, dengan 17 kasus kematian yang mayoritas menimpa balita.

 

Akselerasi Imunisasi Jadi Kunci

 

Untuk mengatasi krisis ini, BGS menegaskan Kemenkes akan meluncurkan program akselerasi imunisasi. Tujuannya adalah menutup celah perlindungan kesehatan anak yang timbul akibat gangguan saat pandemi. “Kita akan dorong imunisasi lebih baik lagi. Targetnya, tidak ada lagi anak-anak yang terkena campak, apalagi sampai mematikan,” tegasnya.

 

Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumenep bersama fasilitas layanan kesehatan telah memperketat pengawasan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Upaya ini mencakup Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk melacak sumber penularan dan mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi.

Avatar

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Kepungan Tiga Bibit Siklon: Madura Siaga Satu Ancaman ISPA hingga DBD

Terbit: 9 Maret 2026 | 06:00 WIB SUMENEP, MaduraExpose.com – Langit Jawa Timur, khususnya wilayah Madura, kini berada dalam pengawasan ketat radar BMKG. Kemunculan tiga bibit siklon tropis—90S, 93S, dan…

Siklon 90S Mengintai Madura! Bukan Sekadar Angin Kencang, Ada Ancaman “Vektor” yang Mengincar Nyawa

“Korelasi antara anomali meteorologi berupa siklon tropis dan pergeseran ekologi vektor penyakit menegaskan urgensi kebijakan kesehatan yang adaptif. Secara administratif, sinergi lintas institusi antara BMKG, BRIN, dan otoritas kesehatan daerah merupakan manifestasi dari sistem peringatan dini (Early Warning System) yang komprehensif. Upaya mitigasi tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar permasalahan lingkungan guna menjamin ketahanan nasional di sektor kesehatan publik.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *